Jakarta, InfoPublik — Pemerintah melaporkan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR telah selesai, dengan pendapatan negara ditargetkan lebih dari Rp3.400 triliun dan belanja negara lebih dari Rp4.100 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas,” ujar Suahasil.

Menurut Suahasil, pemerintah juga melaporkan proyeksi pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian dari anggaran 2027.

“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” katanya.

Selain membahas anggaran 2027, rapat menyoroti langkah pemerintah menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek, termasuk penguatan berbagai program bantuan yang diperlukan masyarakat.

“Kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini, nanti Pak Menko akan menjelaskan,” ujar Suahasil.

Menurut Suahasil, Presiden Prabowo mengarahkan agar pengelolaan APBN tetap kredibel dan efisiensi anggaran dilakukan secara terukur.

Efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” kata Suahasil.

Rapat juga membahas kebutuhan investasi yang akan ditangani Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Suahasil, APBN dan Danantara akan menjalankan peran yang berbeda tetapi saling mendukung dalam menjaga perekonomian nasional.

“Tadi juga banyak diskusi mengenai investasi yang perlu dilakukan, yang nanti akan di-handle oleh teman-teman di Danantara dan kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Suahasil menjelaskan APBN tetap diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara Danantara akan berperan lebih kuat pada sisi investasi.

“APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” katanya.

Terkait proses legislasi, Suahasil mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027 telah disetujui bersama DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (29/9/2026). “Sudah selesai kemarin, disahkan di DPR,” ujar Suahasil.