Pekanbaru, InfoPublik – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka peluang pengembangan pusat layanan halal yang dilengkapi laboratorium berstandar internasional di Provinsi Riau pada 2027. Rencana tersebut dapat direalisasikan apabila tersedia dukungan lahan atau aset untuk pembangunan kantor.

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal di Riau.

“Kalau kita nanti mendapatkan hibah lahan, aset, tanah untuk kantor, insyaallah di tahun 2027 ada pengembangan pusat layanan halal dengan membangun laboratorium yang berstandar internasional,” kata Aqil di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (16/9/2026).

Menurut Aqil, penguatan ekonomi syariah, khususnya industri halal, dapat mendukung pembangunan daerah. Potensi tersebut juga dapat dikembangkan melalui sejumlah kawasan industri yang terdapat di Riau.

“Untuk mencapai visi misi Riau memang harus diperkuat dengan ekonomi syariah khususnya industri halal. Di sini juga ada beberapa kawasan industri yang mungkin nanti ke depannya diperkuat dengan kawasan industri halal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengembangan kawasan industri halal membutuhkan dukungan infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Karena itu, BPJPH mendorong penguatan kelembagaan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Riau.

“Maka perlu ada penguatan-penguatan dari aspek infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami ingin dapat dukungan dari Pemprov Riau untuk mendirikan UPT di sini,” jelasnya.

Keberadaan UPT BPJPH diharapkan dapat memperkuat pelayanan jaminan produk halal sekaligus mendukung pertumbuhan industri halal di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemprov Riau menyambut baik penguatan kelembagaan BPJPH di daerah. Menurutnya, pengembangan ekosistem halal selaras dengan karakter masyarakat Riau yang kuat dengan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam.

“Kehadiran BPJPH di Provinsi Riau itu sebenarnya harus kita sambut baik. Karena memang itu adalah alternatif pilihan bagi masyarakat kita yang notabene tadi berbudaya Melayu Muslim dan ramah terhadap ekosistem di masyarakat kita,” tutur Syahrial.

Ia mengatakan Pemprov Riau berkomitmen mendukung pengembangan layanan dan ekosistem halal sepanjang memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan ini nanti akan kita perkuat dan Pak Gubernur juga komit untuk mendukung BPJPH yang hadir di Riau. Jadi apa pun itu yang hari ini berkaitan dapat memajukan Riau tentu diterima dengan baik,” ujarnya.

Selain layanan sertifikasi dan pengembangan industri, penguatan ekosistem halal juga diarahkan pada sektor riset dan pendidikan. Pemprov Riau membuka peluang koordinasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk membangun jejaring pusat riset halal.

“Nanti kalau Riau menjadi sentralnya, pusat-pusat riset halal sudah kita kondisikan dengan BRIN. Kemudian koordinasi dilakukan dengan Kementerian Agama melalui kampus UIN dan Kemdiktisaintek juga melalui beberapa kampus yang bisa menjadi ekosistem pusat riset halal,” pungkas Syahrial.