Pekanbaru, InfoPublik — Sebanyak 209 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Riau telah menjalani proses verifikasi dan validasi. Dari jumlah tersebut, data 105 KDKMP telah dimasukkan ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIMKOPDES).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendorong agar hasil pemeriksaan lapangan yang telah dinyatakan lengkap segera dicatat dalam sistem sehingga proses verifikasi dan validasi tidak berhenti pada tahapan pemeriksaan.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dalam pemantauan nasional yang diikuti Pemprov Riau secara virtual dari Ruang Rapat Kediaman Sekretaris Daerah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Minggu (20/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan percepatan verifikasi dan validasi harus diikuti dengan penginputan data secara konsisten agar perkembangan KDKMP di masing-masing daerah dapat dipantau.

“Proses verifikasi dan validasi terus kita percepat, termasuk memastikan hasil pemeriksaan yang sudah lengkap dapat segera diinput sehingga data KDKMP di Riau tetap terbarui,” ujarnya.

Menurut Syahrial, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat, terutama untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen pendukung sebelum hasil verifikasi dan validasi dimasukkan ke dalam SIMKOPDES.

“Jangan sampai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di lapangan berhenti begitu saja. Harus segera ditindaklanjuti melalui penginputan data agar seluruh prosesnya dapat terus bergerak,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik OH, mengatakan jumlah KDKMP yang telah diverifikasi maupun dimasukkan ke SIMKOPDES masih terus bertambah seiring dengan proses yang berjalan di daerah.

“Ini terus berprogres. Angka di dalam SIMKOPDES terus berubah karena setiap daerah masih melakukan penginputan,” jelas Taufik.

Untuk mempercepat proses tersebut, tim provinsi yang melakukan pendampingan ke kabupaten dan kota membawa perangkat kerja agar data dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem apabila dokumen pendukung telah dinyatakan lengkap dan memadai.

“Tim yang turun di lapangan membawa laptop dan langsung melakukan input kalau data sudah dianggap bisa dan memadai,” katanya.

Taufik mengatakan pola tersebut dapat memangkas jeda antara pemeriksaan lapangan dan pencatatan dalam SIMKOPDES. Langkah itu juga memudahkan pemerintah memantau perkembangan masing-masing daerah serta menindaklanjuti kekurangan data yang masih ditemukan.

“Setiap hasil verval yang sudah lengkap kami dorong untuk segera diinput, sehingga prosesnya tidak menumpuk dan perkembangan masing-masing daerah dapat terus dipantau,” ujarnya.