Pekanbaru, InfoPublik — Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia menyoroti tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, sekaligus mendorong penguatan pembangunan pendidikan dan layanan kesehatan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Deputi III KSP, Yan Hiksas, dalam Rapat Koordinasi Verifikasi Lapangan Terpadu bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Kota Pekanbaru, Senin (28/9/2026).

Yan menyebut tingkat kemiskinan Riau masih berada di kisaran 6 persen, sedangkan pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata nasional.

Menurutnya, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Riau perlu dioptimalkan untuk memperkuat perekonomian daerah.

“Ada dua hal yang menjadi sorotan kami. Masih adanya angka kemiskinan 6 persen dan pertumbuhan ekonomi Riau masih di bawah nasional. Namun, dengan segala keterbatasan itu, Riau memiliki potensi SDM dan SDA yang luar biasa, yang bisa mendorong Riau menjadi jantung dan hatinya Sumatera,” kata Yan.

Di sektor pendidikan, Yan meminta Pemprov Riau mendata sekolah yang berada di wilayah pedalaman dan tertinggal agar dapat disampaikan kepada kementerian terkait untuk dipertimbangkan dalam prioritas pembangunan.

“Saya berharap sekolah di pedalaman dapat dikirimkan datanya ke kami, agar kami dapat meneruskan suratnya ke kementerian terkait agar diprioritaskan pembangunannya,” katanya.

Yan juga menyoroti keberadaan tiga Sekolah Rakyat di Riau. Ia mendorong pengembangan program serupa di wilayah yang memiliki kantong kemiskinan.

“Ada 3 Sekolah Rakyat di sini, tentu ini membanggakan. Kami ingin, bangun lagi di kantong-kantong kemiskinan masyarakat. Ini adalah salah satu program terbaik Presiden, mulai dari seragam, asrama, makan anak-anak kita diperhatikan. Presiden ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik melalui program ini,” ujarnya.

Selain pendidikan dasar dan menengah, KSP juga mendorong Riau terlibat dalam pengembangan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based).

Menurut Yan, skema tersebut merupakan bagian dari program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk memperluas pendidikan dokter spesialis dengan memanfaatkan rumah sakit sebagai tempat pendidikan dan penanganan kasus.

“Kita ingin Riau juga terlibat dalam pendidikan dokter spesialis base hospital. Di mana, ini menjadi program pemerintah melalui Kemenkes agar dokter yang ingin mendapatkan gelar spesialis tidak lagi membayar ke universitas. Namun, belajar dan menangani kasus dari rumah sakit yang ada. Kita kan punya rumah sakit di sini,” jelasnya.

Kunjungan KSP tersebut menjadi bagian dari verifikasi lapangan terhadap sejumlah isu strategis di Riau, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.