Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mencatat program elektrifikasi telah menjangkau 1.516 dari target 10.068 lokasi hingga Agustus 2026 atau sekitar 15 persen dari sasaran periode 2025–2029.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, mengatakan program tersebut diarahkan untuk memperluas akses listrik ke desa, dusun, serta wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan kelistrikan.
“Dari total target tersebut, elektrifikasi telah terealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers, Rabu (16/9/2026).
Menurut Qodari, program tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 316 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025–2029.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, sasaran program mencakup 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten/kota, dan 36 provinsi.
Program tersebut ditujukan antara lain untuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti kawasan pegunungan dan pulau terpencil.
“Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” ujar Qodari.
Ia mengatakan total kebutuhan anggaran untuk menjangkau 10.068 lokasi diperkirakan mencapai Rp61,65 triliun.
Menurut Qodari, pembiayaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara bertahap pada periode 2025–2029.
Pelaksanaan program dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, penyusunan perencanaan teknis dan anggaran, pengadaan dan pembangunan infrastruktur kelistrikan, hingga penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan.
Skema elektrifikasi juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.
Dari 10.068 lokasi yang telah dipetakan, sebanyak 5.466 lokasi disebut dapat dijangkau melalui perluasan jaringan PT PLN (Persero) yang sudah tersedia.
Sementara itu, sebanyak 4.602 lokasi lain yang belum terjangkau jaringan eksisting direncanakan dilayani melalui pembangkit skala kecil berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan sistem off-grid.
Qodari menyebut total kebutuhan kapasitas pembangkit baru untuk skema tersebut diperkirakan sekitar 508 megawatt (MW).
“Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia,” katanya.