Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan program,kebijakan pemerintah, menampung masukan, keluhan, dan kritik masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan, dan Wakil Kepala Bakom, Fadli Tri Hartono, di kediamannya, Minggu (4/10/2026) sore.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian terhadap penguatan peran Bakom dalam membangun komunikasi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. “Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy.

Menurut Teddy Indra Wijaya, Presiden menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana agar informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat.

Komunikasi pemerintah juga diharapkan tidak hanya menjelaskan program yang dikerjakan, tetapi memberikan pemahaman secara utuh mengenai arah, hasil, dan manfaat setiap kebijakan bagi masyarakat.

Selain menyampaikan informasi, Presiden menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah. Bakom diharapkan dapat menjadi penghubung agar aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sampai kepada pemerintah. “Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ungkap Teddy.

Arahan tersebut diharapkan dapat memperkuat pola komunikasi pemerintah yang lebih terbuka dan dialogis dengan melibatkan pemerintah, media, serta masyarakat. “Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tutur Seskab Teddy.