Menkomdigi Meutya Hafid bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat. (foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan stress test dan load test untuk memastikan keandalan serta keamanan portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
Sekitar 50 juta masyarakat diproyeksikan akan mengakses portal tersebut ketika layanan digitalisasi bansos diterapkan secara nasional.
Besarnya jumlah pengguna menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memastikan kapasitas sistem mampu menghadapi lonjakan akses sekaligus melindungi data masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan keandalan layanan menjadi hal penting karena portal tersebut diproyeksikan diakses oleh masyarakat dalam jumlah besar.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Untuk mengantisipasi lonjakan akses, Kemkomdigi akan melakukan pengujian kemampuan sistem melalui stress test dan load test bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pengujian tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengukur kapasitas sistem dalam menghadapi beban akses, tetapi juga memastikan keamanan layanan dan perlindungan data masyarakat.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Selain pengujian teknis, pemerintah akan mengatur pola akses masyarakat untuk mencegah terjadinya penumpukan permintaan pada waktu yang sama. Langkah tersebut diperlukan agar layanan tetap dapat digunakan secara optimal ketika diterapkan secara nasional.
Digitalisasi bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah selanjutnya menyiapkan perluasan layanan sehingga dapat digunakan secara nasional.
Menurut Meutya, antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam perluasan layanan tersebut.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan rollout nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Namun, kesiapan sistem bukan satu-satunya aspek yang menjadi perhatian pemerintah. Akurasi data penerima manfaat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos.
Untuk itu, Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang tidak sesuai sekaligus mengajukan perbaikan melalui sistem.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme sanggah memungkinkan pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan setelah layanan berjalan. Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak hanya memindahkan proses layanan ke sistem elektronik, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk turut memperbaiki data yang tidak sesuai.
Kemkomdigi memastikan kesiapan infrastruktur digital, keamanan sistem, dan mekanisme pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam persiapan rollout nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan layanan digitalisasi bansos yang andal sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.
