Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum SWSI Wahyu Muryadi menyampaikan keterangan kepada awak media usai meninjau kegiatan CKG bagi anggota Serikat Wartawan Senior Indonesia (foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan pentingnya dukungan kesehatan mental bagi wartawan di tengah tekanan pekerjaan dan derasnya arus informasi digital. Perusahaan media didorong menyediakan ruang pemulihan psikologis bagi wartawan, terutama setelah menjalankan peliputan yang berisiko menimbulkan tekanan mental.
Pesan tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi ratusan anggota Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Meutya, wartawan berhadapan dengan beragam peristiwa setiap hari sehingga rentan mengalami tekanan psikologis. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan profesi jurnalistik.
“Wartawan itu memang berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan mental, karena setiap hari harus menyerap berbagai informasi dan peristiwa,” ujar Meutya.
Ia mencontohkan wartawan yang baru menyelesaikan peliputan berat, khususnya di wilayah konflik, perlu mendapat waktu untuk memulihkan kondisi psikologis sebelum kembali bertugas. Karena itu, perusahaan media perlu menerapkan mekanisme pendampingan dan evaluasi setelah penugasan yang berisiko menimbulkan tekanan mental.
“Wartawan yang andal tahu kapan harus berhenti. Tahu batasannya. Jadi, tidak perlu khawatir untuk mengatakan bahwa kita sedang kewalahan dan membutuhkan waktu jeda,” tegasnya.
Selain kesehatan mental, Meutya menyoroti tantangan jurnalisme digital ketika tuntutan menghasilkan berita faktual berhadapan dengan dorongan mengejar viralitas. Menurutnya, perusahaan media perlu memperkuat pedoman kerja dan pendampingan agar wartawan tetap menjalankan tugas berdasarkan kode etik jurnalistik.
“Tantangannya sekarang adalah memilih antara menulis sesuatu yang faktual atau sesuatu yang membuat viral. Praktik jurnalistik harus tetap dikembalikan pada kode etik, dan perusahaan media perlu lebih bertanggung jawab dalam membimbing wartawannya di era digital,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas perhatian terhadap kesehatan mental melalui skrining dalam program kesehatan. Pemeriksaan dan pencatatan secara sistematis diperlukan untuk mengetahui besarnya persoalan sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi penanganan.
Budi menyebutkan, skrining kesehatan mental yang dilakukan pemerintah pada tahun sebelumnya telah menjangkau sekitar 70 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar tujuh juta orang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
“Selama ini kita menyiapkan dokter untuk penyakit fisik, tetapi tenaga kesehatan untuk menangani kesehatan mental belum dipersiapkan secara memadai di berbagai fasilitas layanan. Sekarang, setelah masalahnya mulai teridentifikasi, kita harus mempersiapkan penanganannya,” ujar Budi.
Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan strategi penanganan kesehatan mental secara berjenjang, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Dengan pendekatan ini, layanan kesehatan mental diharapkan dapat diakses melalui fasilitas kesehatan yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada rumah sakit jiwa khusus.
Budi juga mengingatkan pentingnya deteksi dini agar risiko kesehatan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Melalui program CKG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, masyarakat diharapkan semakin terbiasa memeriksakan kondisi kesehatannya dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat perhatian terhadap kesehatan mental wartawan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas jurnalistik secara sehat, profesional, dan bertanggung jawab di tengah tantangan era digital.
