Menteri PKP Maruarar Siarait dan jajaran menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dikantor Kementerian PKP, Jakarta. (foto: Humas Kemen PKP)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat di Sulawesi Tenggara melalui peningkatan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penambahan kuota rumah subsidi, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan pada 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pengurangan backlog perumahan yang masih mencapai sekitar 119.000 unit di Sulawesi Tenggara, sementara ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62.000 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan, alokasi Program BSPS untuk Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2026 ditingkatkan menjadi 10.000 unit, naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 3.077 unit.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota pembangunan rumah subsidi menjadi 20.000 unit untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
“Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan multiplier effect yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat,” ujar Maruarar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Tidak hanya melalui bantuan fisik perumahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui KUR Perumahan. Untuk Sulawesi Tenggara, Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar pada Agustus 2026.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan program BSPS dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui pola pembangunan berbasis swadaya.
Menurutnya, pelaksanaan program perumahan juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi daerah karena melibatkan tenaga kerja lokal dan penggunaan material bangunan dari masyarakat sekitar.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan sektor perumahan di daerahnya.
Ia menilai peningkatan program BSPS, rumah subsidi, dan KUR Perumahan dapat membantu mengurangi kesenjangan akses hunian sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mencapai 6,23 persen.
“Kami ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP agar manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” katanya.
Melalui peningkatan bantuan rumah, penyediaan rumah subsidi, dan perluasan akses pembiayaan, pemerintah berharap kebutuhan hunian masyarakat di Sulawesi Tenggara dapat terpenuhi secara bertahap sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
