Menteri PKP menegaskan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.. (foto: Humas Kemen PKP)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026 dapat tercapai. Keyakinan tersebut didukung peningkatan kinerja penyaluran rumah subsidi, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"BP Tapera tantangannya banyak dan punya harapan dari rakyat dan pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan, serta bekerja dengan penuh terobosan terutama sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kita adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak," ujar Menteri PKP dalam keterangannya terkait acara peresmian Kantor Pusat BP Tapera di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, seperti dilansir pada Jumat (17/7/2026).
Maruarar Sirait mengatakan, program FLPP terus menunjukkan tren peningkatan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran rumah subsidi meningkat dari 228.000 unit pada 2023 menjadi 278.000 unit pada 2025. Sementara hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai lebih dari 102.900 unit.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mencapai target penyaluran 350.000 rumah subsidi pada 2026 sekaligus mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga meresmikan Kantor Pusat BP Tapera yang baru sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pelayanan pembiayaan perumahan nasional. Kantor tersebut akan menjadi pusat koordinasi strategis, pengelolaan administrasi, serta pengembangan sistem informasi pembiayaan perumahan.
Berbagai fasilitas yang tersedia antara lain ruang rapat utama untuk koordinasi lintas kementerian dan mitra strategis, ruang kerja jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA).
Menteri PKP berharap keberadaan kantor baru BP Tapera dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas layanan bagi peserta, perbankan penyalur, dan pengembang, sekaligus memperkuat transformasi digital lembaga menuju tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan profesional.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan perpindahan kantor menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengelolaan dana pembiayaan perumahan secara berkelanjutan. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PKP dan seluruh pihak yang telah mendukung. Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru.
Usai peresmian, Menteri PKP meninjau sejumlah fasilitas kantor baru BP Tapera guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan penyaluran pembiayaan perumahan.
