Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Foto:Rikhard
Langgur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara memastikan Program Sekolah Rakyat segera hadir di daerah tersebut dengan kuota awal 300 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Program nasional itu diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin dan kurang mampu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, Titus Betaubun, mengatakan seluruh biaya pendidikan peserta dalam program tersebut akan ditanggung negara.
“Anak-anak ini akan diasramakan, sekolah gratis sampai tamat, bahkan diarahkan hingga memiliki pekerjaan,” ujar Titus di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Sabtu (23/5/2026).
Ia menjelaskan, Maluku Tenggara masuk tahap ketiga pelaksanaan Program Sekolah Rakyat secara nasional dengan target realisasi pada Oktober 2026.
Saat ini, seluruh persyaratan administratif telah diselesaikan, termasuk uji laboratorium lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Menurut Titus, penerimaan peserta didik dilakukan secara selektif dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang benar-benar putus sekolah dan berasal dari keluarga miskin.
“Data harus sesuai DTSEN. Jika tidak masuk kategori yang telah ditentukan, maka tidak dapat diakomodasi,” jelasnya.
Meski demikian, Dinas Sosial tetap membuka ruang validasi lapangan bagi masyarakat yang dinilai layak menerima manfaat, tetapi belum tercantum dalam basis data nasional.
Selain penguatan pendidikan, Pemkab Maluku Tenggara mencatat sejumlah capaian di bidang perlindungan sosial, antara lain penghargaan Universal Health Coverage Award 2026, pelaksanaan bantuan sosial terintegrasi senilai Rp1,15 miliar, serta penyaluran bantuan sosial kepada 1.017 keluarga penerima manfaat.
“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar perlindungan sosial benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Titus.
Pemkab Maluku Tenggara juga mulai memfokuskan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dengan menyasar wilayah paling rentan, khususnya kawasan Kei Besar.
Titus mengatakan langkah tersebut merupakan arahan Bupati Maluku Tenggara agar seluruh bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Fokus kami sekarang adalah masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem, yaitu desil satu dan dua,” ujarnya.
Dua kecamatan yang menjadi prioritas awal yakni Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak lagi hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga melalui verifikasi langsung hingga ke rumah warga penerima manfaat.
“Arahan Bupati sangat jelas, tentukan kecamatannya, desanya, rumahnya, dan KK-nya. Empat variabel ini yang akan diverifikasi,” katanya.
Namun, kondisi geografis Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan masih menjadi tantangan dalam distribusi bantuan dan validasi data. Cuaca buruk serta keterbatasan transportasi laut kerap menghambat akses pelayanan sosial.
“Kalau ada bencana atau kebutuhan mendesak, kami kadang tidak bisa langsung menyeberang karena harus menunggu kapal atau cuaca membaik,” ungkap Titus.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara telah mengusulkan dukungan fasilitas transportasi laut kepada Kementerian Sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di wilayah kepulauan.
Selain itu, seluruh bantuan dari organisasi perangkat daerah teknis ke depan wajib menggunakan basis data DTSEN agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan sasaran penerima bantuan.
“Tidak bisa lagi bantuan diberikan hanya berdasarkan usulan biasa. Semua harus dikonfrontir dengan data nasional,” tegasnya.
Pemkab Maluku Tenggara berharap langkah tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus menekan potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)
