Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Senin (20/4/2026) memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri terkait percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). (Dok. Kemenko Pangan)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk melalui rapat mingguan, guna memastikan implementasi program KDKMP berjalan optimal, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Senin (20/4/2026) memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri terkait percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekosistem pangan berbasis desa, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Hingga 20 April 2026, progres pembangunan fisik KDKMP menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total 83.764 desa di Indonesia, tercatat 5.714 titik telah selesai dibangun, 25.625 titik dalam proses pembangunan, dan 35.408 titik lahan siap dibangun," kata Menko Zulkifli di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, pada aspek sumber daya manusia, pemerintah membuka 35.476 formasi, yang terdiri atas 30.000 manajer KDKMP dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang, terdiri atas 220.364 pendaftar KDKMP dan sekitar 64 ribu pendaftar KNMP, sementara sisanya berasal dari formasi lainnya dalam proses rekapitulasi.
Proses seleksi dilaksanakan berdasarkan merit-based secara terbuka, transparan, tanpa biaya, dan berada di bawah koordinasi Panitia Seleksi Nasional. SDM yang terpilih akan berstatus sebagai pegawai BUMN non-ASN dan diharapkan menjadi motor penggerak operasional KDKMP, khususnya dalam pengelolaan distribusi pangan, layanan logistik, dan pengembangan usaha ekonomi desa.
Menurutnya, KDKMP dirancang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Layanan yang dikembangkan mencakup gerai sembako, layanan logistik desa, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, agen pupuk dan LPG, layanan keuangan seperti BRILink, serta pusat distribusi bantuan pemerintah. Selain itu, KDKMP akan berperan sebagai aggregator ekonomi desa yang mendorong local multiplier effect dan membangun sistem distribusi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dalam operasionalnya, lanjut Zulkifli, KDKMP akan bekerja sama dengan berbagai BUMN strategis, antara lain Bulog sebagai offtaker hasil pertanian seperti gabah dan jagung, PT Agrinas dalam penyediaan dan distribusi kebutuhan, serta PLN dan PT Pos Indonesia dalam mendukung layanan di tingkat desa. Keterlibatan BUMDes dan UMKM desa juga akan diperkuat. Untuk mendukung penyerapan hasil perikanan dan distribusi logistik, KDKMP juga akan dilengkapi dengan cold storage serta sarana transportasi seperti kendaraan pick-up dan truk.
"Pemerintah menegaskan bahwa KDKMP merupakan infrastruktur strategis yang bertujuan mempermudah akses masyarakat desa terhadap pusat logistik, layanan keuangan, pasar hasil produksi, dan peluang ekonomi baru," ujar Zulkifli.
Pemerintah menargetkan penyelesaian 30.000 unit KDKMP pada periode Juni–Juli 2026, sehingga manfaat program dapat mulai dirasakan secara luas oleh masyarakat pada tahun 2027.
Ke depan, pemerintah akan terus mengawal implementasi program ini melalui koordinasi mingguan, pendampingan oleh BUMN, dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini bukan sekadar program pembentukan koperasi, tetapi infrastruktur strategis pemerintah untuk mendekatkan masyarakat desa kepada pusat logistik, akses keuangan, dan akses ekonomi. Karena itu, pemerintah akan terus mengawal percepatan pembangunannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil secara nyata,” pungkas Zulkifli Hasan.
