Dapur MBG di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Humas Kementerian PU)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste sebagai bagian dari penguatan layanan dasar dan pemerataan pembangunan.
Dua fasilitas tersebut dibangun di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan, pembangunan SPPG difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang tinggi, termasuk kawasan perbatasan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pangan bergizi bagi masyarakat. “Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” jelas Menteri PU.
Kedua fasilitas tersebut dilengkapi dengan sarana pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan, seperti dapur utama, ruang penyimpanan bahan makanan, area pencucian, gudang, jaringan air bersih, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Selain itu, tersedia pula infrastruktur pendukung seperti tempat pembuangan sampah, ruang panel, area parkir, serta penataan lingkungan kawasan.
SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi, sementara di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi.
Pembangunan kedua fasilitas ini dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan melibatkan kontraktor dan konsultan pengawas nasional.
Pemerintah berharap keberadaan SPPG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha setempat.
Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
