Jakarta, InfoPublik — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis riset dan data dalam mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKEPKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, dalam forum Science to Policy Dialogue bertajuk “Dinamika Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurut Agus, tingginya perhatian publik terhadap MBG harus diimbangi dengan pemahaman yang berbasis evidence, sehingga berbagai dinamika yang muncul dapat dianalisis secara objektif dan konstruktif. “Program ini menjadi perhatian luas, sehingga diperlukan pendekatan berbasis riset dan data agar dinamika yang berkembang dapat dipahami secara komprehensif,” ujarnya.
Ia menambahkan, perbedaan perspektif dalam program berskala nasional merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, ruang dialog berbasis sains menjadi krusial untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan kebijakan publik.
Dari sisi tata kelola, penguatan ekosistem data menjadi fondasi utama implementasi program. Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Pusat Data dan Sistem Informasi menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam memastikan efektivitas program.
Perwakilan BGN, Ahmad Furqan, menjelaskan bahwa data MBG dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial ekonomi. Integrasi tersebut memungkinkan monitoring dan evaluasi berjalan lebih akurat serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. “Data terintegrasi menjadi kunci agar program berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sebagai tulang punggung sistem, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang tidak hanya memuat basis data penerima manfaat, tetapi juga memungkinkan pemantauan operasional secara real-time.
Digitalisasi proses operasional terus diperkuat, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi. Pemanfaatan teknologi seperti geotagging, Internet of Things (IoT), dan dashboard berbasis kecerdasan buatan (AI) turut mendorong pengelolaan program yang lebih terintegrasi dan prediktif.
Implementasi di daerah juga menunjukkan hasil positif melalui sinergi lintas sektor. Di DKI Jakarta, program MBG telah menjangkau 558 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dengan lebih dari 1,3 juta penerima manfaat.
Kepala Regional BGN DKI Jakarta, Muhammad Bahrum Rohadi, menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi kepada masyarakat.
“Dari hulu hingga hilir, seluruh proses berjalan secara terintegrasi melalui koordinasi berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, implementasi MBG juga memberikan dampak ekonomi dengan menciptakan lebih dari 23 ribu lapangan kerja serta melibatkan ribuan sekolah dan mitra penyedia.
Secara keseluruhan, pemerintah terus memperkuat implementasi MBG melalui peningkatan koordinasi, kapasitas pelaksana, serta optimalisasi tata kelola berbasis data dan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Melalui forum ini, BRIN menegaskan perannya sebagai penghubung antara riset dan kebijakan publik. Pendekatan berbasis evidence diharapkan mampu memastikan program MBG berjalan efektif, terukur, dan responsif terhadap dinamika di lapangan, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
