Gorontalo, InfoPublik – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menekankan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan sangat penting. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Yana mengajak pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi terkait partisipasi anak, memperkuat program pencegahan perkawinan anak, dan stunting.

"Saat ini, tim Provinsi Gorontalo sedang melakukan verifikasi lapangan di kabupaten/kota untuk memastikan keberadaan dan kelembagaan UPTD PPPA. Dukungan dari Biro Hukum dan Organisasi Tata Laksana (Ortala) sangat penting dalam pembentukan UPTD PPPA di setiap daerah," ujar Yana saat melakukan pendampingan awal verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Selasa (4/2/2025).

Yana menegaskan bahwa kelembagaan UPTD PPPA di Gorontalo harus terus diperkuat, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun tenaga pendukung seperti manajer kasus, psikolog, asesor, tenaga medis, serta advokat hukum.

Sejalan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota perlu diperluas dari enam layanan menjadi sebelas layanan. Layanan tersebut mencakup pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial, pendidikan, perlindungan, advokasi, konseling, mediasi, dan bantuan darurat.

Dengan adanya perbaikan regulasi dan peningkatan koordinasi, Yana berharap Gorontalo dapat mencapai target sebagai provinsi ramah anak, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Saya berharap, langkah-langkah strategis ini dapat mengoptimalkan program Kabupaten Layak Anak demi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus," pungkasnya.

(MC Gorontalo/war)