BNPT Antisipasi Aksi Terorisme di Kantor KPU dan Bawaslu Jabar selama Pemilu 2024

Jakarta, InfoPublik – Upaya antisipasi aksi terorisme di Provinsi Jawa Barat menjelang Pemiluhan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan menggelar Sosialisasi dan Pra Audit Standar Minimum Pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat.

"Kami berharap melalui sosialisasi dan audit pengamanan ini, kejadian terorisme dapat diantisipasi sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman terutama di lingkungan kantor KPU dan Bawaslu Daerah Provinsi Jawa Barat," ujar Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut (H) Setyo Pranowo, dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip pada Kamis (1/2/2024).

Setyo mengatakan, wilayah Jawa Barat masuk dalam kategori daerah yang memiliki tingkat kerawanan dari ancaman terorisme berdasarkan Indeks Risiko Terorisme (IRT) 2023.

“Ditambah lagi wilayah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak pada Pemilu 2024 itu masuk ke dalam empat besar Provinsi Rawan Tinggi berdasarkan Indeks Kerawan Pemilu KPU,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik. KPU Jawa Barat, Anton Firmansyah, menyatakan, pihaknya mendukung kegiatan sosialisasi dan pra audit keamanan yang dilakukan BNPT di kantornya.

Menurut Anton, pihak penyelenggara pemilu rentan terhadap ancaman gangguan keamanan termasuk terorisme.

Dengan demikian, kehadiran BNPT diharapkan dapat membantu pihak KPU Jabar dalam mengantisipasi ancaman tersebut. 

"Penyelenggara pemilu  memang rentan dari gangguan gangguan keamanan. Harapannya kegiatan ini bisa berkesinambungan dari atas ke bawah sehingga penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat dapat berjalan dengan aman," tutur dia. 

Sedangkan Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam, mengatakan, pra audit pengamanan yang dilakukan BNPT dapat menjadi bagian dari mekanisme peningkatan kemanan kantor Bawaslu Jawa Barat. 

"Terima kasih atas dukungan dari BNPT untuk melakukan proses audit yang terkait dengan kondisi objektif pengamanan di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari mekanisme untuk lebih meningkatkan meningkatkan pelaksanaan keamanan di kantor Bawaslu Jabar," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat. 

Sebelumnya BNPT telah melakukan Pra Audit Standar Minimum Pengamanan di KPU dan Bawaslu RI (Pusat) serta KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. 

Kantor KPU dan Bawaslu sendiri masuk ke dalam kategori fasilitas publik yaitu pada bidang pelayanan publik.