Kota Gorontalo, InfoPublik – Perwakilan Kesehatan Mental Tuli Indonesia (KMTI), Herbert Klein, dosen Fakultas Kedokteran King's College London Bridge,sekaligus konsultan independen tuli di bidang kesehatan mental, bersama Monika Niedzwiedzka, pengasuh dan asisten pelatih Samsam Deaf Care Service Bletchley, menyampaikan pentingnya perhatian terhadap kondisi kesehatan mental penyandang disabilitas tuli di Gorontalo.
"Keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas tuli menyebabkan sebagian dari mereka kesulitan mengungkapkan persoalan, mengalami tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, hingga sulit bangkit secara mandiri," kata Herbert Klein, Jumat (6/11/2026).
Hal itu disampaikan Herbert Klein, saat bertemu Sekretaris Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo, Niveta Dwijayanti Paramata. Herbert Klein bersama pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Provinsi Gorontalo
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas dan turut didampingi penanggung jawab kegiatan penyandang disabilitas sekaligus Kepala Panti Disabilitas Provinsi Gorontalo, Helmi Mahmud.
Dalam pertemuan itu, Niveta menjelaskan bahwa penanganan penyandang disabilitas oleh Dinsosdukcapil dilaksanakan sesuai kewenangan, khususnya melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memberikan dukungan dan memfasilitasi organisasi penyandang disabilitas, termasuk GERKATIN Provinsi Gorontalo.
KMTI juga memperkenalkan pelaksanaan survei berkelanjutan menggunakan instrumen SRQ (Self Reporting Questionnaire). Survei tersebut bertujuan mengidentifikasi kondisi kesehatan mental sekaligus menggali kebutuhan penyandang disabilitas tuli yang selama ini belum sepenuhnya dapat disampaikan secara terbuka.
Menanggapi hal tersebut, Niveta berharap kehadiran KMTI dapat mendukung program-program Dinsosdukcapil, khususnya dalam penguatan layanan bimbingan dan konseling serta pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas rungu wicara.
Ia juga menyarankan agar kerja sama tidak hanya melibatkan Dinsosdukcapil, tetapi diperluas dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya Dinas Kesehatan untuk penanganan aspek kesehatan mental dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.
Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan program, Niveta mendorong agar koordinasi turut dilakukan bersama Bappeda sehingga kebutuhan dan program pelayanan bagi penyandang disabilitas dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut difasilitasi GERKATIN Provinsi Gorontalo dan berlangsung dengan pendampingan juru bahasa isyarat sebagai bentuk dukungan terhadap komunikasi yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas tuli. (mcgorontaloprov/owan)