Kota Gorontalo, InfoPublik – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, mendorong percepatan penyerapan anggaran tahun 2026 sekaligus mempersiapkan agenda strategis pengadaan untuk tahun 2027.
"Tiga agenda utama yang dibahas meliputi evaluasi realisasi fisik dan keuangan melalui e-Monev, persiapan Rapat Koordinasi UKPBJ, serta Kick-off Meeting Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2027," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro PBJ Provinsi Gorontalo, Richie Z. Abdullah saat memimpin rapat koordinasi internal secara virtual, Rabu (4/11/2026).
Dalam evaluasi hingga Oktober 2026, realisasi fisik Biro PBJ mencapai 79,02 persen dari target 83 persen. Sementara realisasi keuangan mencapai 78,73 persen dari target yang sama. Capaian tersebut masih berada di bawah target dan menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.
Richie Z. Abdulah meminta seluruh jajaran mempercepat penyelesaian kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.
"Penginputan laporan e-Monev juga ditargetkan selesai paling lambat Kamis sore (5/11/2026) sebagai bahan evaluasi dalam Rapat Pimpinan bersama Gubernur Gorontalo," ujar Richie.
Selain itu, rapat membahas persiapan Rakor UKPBJ yang dijadwalkan pada 24 November 2026 di Gedung Dulohupa. Panitia diminta segera menuntaskan persiapan tempat, administrasi, undangan, serta kebutuhan teknis kegiatan. Gladi bersih dan penataan ruangan direncanakan pada 23 November 2026.
Untuk persiapan Tahun Anggaran 2027, Biro PBJ juga menjadwalkan Kick-off Meeting RUP pada aplikasi SIRUP pada 30 November 2026, Kegiatan ini bertujuan mendorong perangkat daerah agar lebih awal mempersiapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP.
Melalui rapat evaluasi ini, Biro PBJ Provinsi Gorontalo berkomitmen mempercepat penyelesaian target anggaran 2026 sekaligus memastikan persiapan pengadaan 2027. Dengan memperkuat koordinasi, mempercepat pelaksanaan program, dan mempersiapkan pengadaan sejak dini, Biro PBJ optimistis dapat mendorong tata kelola pengadaan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. (mcgorontaloprov/romy)