Foto bersama perwakilan Bappeda Provinsi Gorontalo dengan SKALA, di Aston Hotel Gorontalo, Selasa (27/10/2026). (Foto Bappeda)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim mulai diperkuat melalui integrasi hasil kajian kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Upaya tersebut dibahas dalam Dialog Kebijakan Integrasi Risalah atau Kajian Kebijakan untuk Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah yang Responsif Gender, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo bersama program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Selasa (27/10/2026).
Dialog menjadi ruang untuk mempertemukan hasil kajian dengan kebutuhan penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, rekomendasi dalam policy brief atau ringkasan kajian kebijakan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen kajian, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dalam dialog itu, empat perwakilan komunitas penulis policy brief memaparkan hasil kajian terkait sejumlah isu pembangunan. Pembahasan mencakup upaya mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender, ramah terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan, serta mampu merespons dampak perubahan iklim.
Sejumlah pemangku kepentingan dari unsur eksekutif dan legislatif turut memberikan pandangan sesuai bidang masing-masing.
Mereka di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMD Provinsi Gorontalo, Kepala BKPSDM Provinsi Gorontalo, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat keterhubungan antara rekomendasi hasil kajian, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pemerintah daerah.
Melalui dialog interaktif tersebut, para peserta menyepakati rekomendasi mekanisme internalisasi formaluntuk memasukkan butir-butir rekomendasi policy brief ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Kerja sama Bappeda Provinsi Gorontalo dan program SKALA diharapkan mendorong pemanfaatan kajian berbasis bukti dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang disusun dapat lebih tepat sasaran, memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, serta mempertimbangkan tantangan perubahan iklim.
Penguatan integrasi kajian kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, inklusif, serta adaptif terhadap perubahan iklim. (mcgorontaloprov/ppid)
