Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze didampingi Wakil Bupati Fauzun Nihayah menyerahkan pembayaran kompensasi hak ulayat di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Senin, (2/11/2026)
Merauke, InfoPublik - Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze didampingi Wakil Bupati Fauzun Nihayah menyerahkan pembayaran kompensasi hak ulayat sejumlah Rp500 juta kepada Ibu Erna Gebze beserta keluarga besar pemilik hak ulayat di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Senin (2/11/2026).
Pembayaran tersebut merupakan bagian dari proses penyerahan lahan untuk rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Prosesi adat penyerahan lahan dan pembayaran hak ulayat berlangsung di lokasi lahan Kampung Wasur, dihadiri Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Ketua DPR Kabupaten Merauke, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh adat, serta keluarga besar pemilik hak ulayat.
Kompensasi tersebut menjadi bentuk penghormatan Pemerintah Kabupaten Merauke terhadap hak-hak masyarakat adat sekaligus langkah untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Merauke.
Kesempatan itu Bupati Merauke menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga Ibu Erna Gebze beserta keluarga besar pemilik hak ulayat yang telah bersedia menyerahkan lahan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pendidikan.
"Dukungan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi muda di Kabupaten Merauke," ujar Bupati Yoseph.
Dikatakan, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kampung Wasur mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 0283.B/C6.33.FS.02.06/2026 perihal Usulan Potensi Lahan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Sekolah yang direncanakan dibangun di atas lahan tersebut akan mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), beserta fasilitas pendukungnya.
"Keberadaan sekolah terintegrasi ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan serta mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Merauke, khususnya bagi generasi muda di Tanah Anim Ha."
Pemerintah Kabupaten Merauke bersama tokoh adat dan masyarakat setempat juga berkomitmen mengawal proses pembangunan agar dapat berjalan lancar.
Selain itu, ia mengatakan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dinilai penting untuk memastikan pembangunan terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Prosesi adat penyerahan lahan dan pembayaran kompensasi hak ulayat tersebut berlangsung aman, lancar, dan dalam suasana kekeluargaan.
Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam mendukung rencana pembangunan fasilitas pendidikan terpadu di Kampung Wasur, Kabupaten Merauke.(McMrk/Get/Ngr)
