Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banggai, Zainuddin Saluki, menghadiri sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Selasa (3/11/2026). Foto: Moh. Alif Fakar Rizaldy
Banggai, InfoPublik – Memastikan masyarakat tetap terlindungi saat membutuhkan layanan kesehatan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya ini tidak hanya menyasar kepesertaan, tetapi juga koordinasi antarlembaga, kualitas pelayanan, dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat jaminan kesehatan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui sosialisasi Surat Edaran Bupati Banggai tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, Zainuddin Saluki, mewakili bupati, Selasa (3/11/2026), di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai.
Dalam sambutan tertulis bupati yang dibacakan Zainuddin, pemerintah daerah menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan sekaligus hak setiap warga negara. Karena itu, jaminan kesehatan harus mampu membantu masyarakat memperoleh pengobatan tanpa terkendala keterbatasan biaya. “Melalui program ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak perlu menunda pengobatan hanya karena keterbatasan biaya,” ujarnya.
Untuk memastikan manfaat JKN benar-benar dirasakan masyarakat, Pemkab Banggai menekankan empat hal utama, yakni menjaga kepesertaan tetap aktif, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai program tersebut.
Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Koordinasi diperlukan agar kebijakan optimalisasi JKN dapat diterapkan secara efektif hingga ke tingkat masyarakat.
Pemkab Banggai juga menekankan bahwa keberhasilan JKN tidak cukup diukur dari banyaknya warga yang terdaftar sebagai peserta. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kepesertaan dan layanan tersebut dapat diandalkan ketika masyarakat membutuhkan perawatan.
“Mari kita jadikan keberhasilan program JKN sebagai tanggung jawab bersama. Sebab, keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari jumlah masyarakat yang terdaftar, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Melalui sosialisasi surat edaran tersebut, Pemkab Banggai berharap seluruh pemangku kepentingan memahami dan menjalankan perannya secara terkoordinasi. Dengan begitu, optimalisasi JKN diharapkan tidak berhenti pada penyampaian kebijakan, tetapi berlanjut pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga warga dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan dengan kepesertaan yang aktif dan pelayanan yang semakin baik.
(MC KAB. BANGGAI/Adindha Nurhalifah Pusadan)
