Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo saat mendampingi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan verifikasi lapangan penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) tahun 2026. (foto Fahmi)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penggunaan data terpilah, serta penyusunan analisis gender melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) menjadi instrumen penting untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, saat mendampingi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan verifikasi lapangan penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) tahun 2026 oleh tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
"Pendampingan Dinas PPPA-PMD kemarin ini merupakan bentuk dukungan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dalam memperkuat implementasi PUG, sekaligus mendorong agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki," kata Yana Suleman Rabu (28/10/2026).
Verifikasi lapangan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memaparkan komitmen, kebijakan, kelembagaan, serta pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Proses verifikasi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai capaian dan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat.
Penghargaan Parahita Ekapraya merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen dan upaya kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender. Oleh karena itu, substansi penilaian tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga dengan bagaimana perspektif gender diintegrasikan dalam proses pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pendampingan tersebut, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi salah satu aspek penting. PUG merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD, bukan hanya perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Integrasinya perlu dimulai dari identifikasi kesenjangan gender, penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.
Keterlibatan TP PKK dan organisasi wanita juga memiliki arti strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperluas dukungan terhadap pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta terwujudnya pembangunan yang inklusif.
Melalui pendampingan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan komitmen seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Gorontalo, pelaksanaan verifikasi lapangan PPE tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan PUG secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong agar Pengarusutamaan Gender tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian penghargaan, tetapi benar-benar menjadi pendekatan dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Pembangunan dapat berlangsung lebih adil, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat pembangunan.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, Wakil Bupati Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, Tim Penggerak PKK, organisasi wanita, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran unsur pimpinan daerah dan berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gorontalo. (mcgorontaloprov/fahmi)
