Kepala P3A-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, saat menjadi narasumber Dialog Kebijakan yang digelar Bappeda Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Program SKALA. (foto Fahmi)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3A-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menegaskan komitmennya mendukung penuh integrasi rekomendasi policy brief ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.
Hal tersebut disampaikan Yana saat menjadi salah satu narasumber utama pada kegiatan Dialog Kebijakan “Integrasi Risalah/Kajian Kebijakan untuk Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah yang Responsif Gender, Inklusif, dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim” yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Program SKALA.
Dalam paparannya yang berjudul “Menyuarakan Kepentingan yang Terabaikan: Mengintegrasikan Rekomendasi Policy Brief Bidang P3A-PMD ke Dalam Perencanaan Partisipatif dan Anggaran yang Responsif Gender”, Yana Yanti menekankan bahwa selama ini isu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan sering tertinggal dalam dokumen perencanaan.
“Policy brief ini adalah suara berbasis bukti. Tugas kami di DP3A-PMD adalah memastikan rekomendasi itu tidak hanya jadi dokumen, tapi masuk menjadi program dan anggaran yang nyata. Kami mendukung penuh dan akan mengawal agar hasil risalah/kajian ini terintegrasi dalam RKPD, Renja OPD, dan APBD yang responsif gender,” kata Yana Suleman sehari setelah kegiatan, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, terdapat empat policy brief yang telah dihasilkan melalui kolaborasi Bappeda, SKALA, akademisi dan Forum WARGA, dan salah satunya sangat relevan dengan tugas DP3A-PMD yakni terkait kesetaraan gender, perlindungan anak, dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa.
Yana menambahkan, ke depan pihaknya akan memasukkan rekomendasi policy brief tersebut dalam penyusunan Rencana Kerja DP3A-PMD tahun 2027, penguatan PUG, PPRG dan Perencanaan Desa yang inklusif, dan Sinergi program dengan Bappeda, Dinas Pendidikan, dan BPSDMD
Dialog kebijakan ini juga menghadirkan narasumber lain yakni Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A. Katili, Ketua Komisi III Espin Tuli, Kepala Dinas Pendidikan Sudarman Samad, dan Kepala BPSDMD Budiyanto Sidiki. Sementara dari unsur akademisi dan masyarakat sipil hadir Wahyudi Gobel, Nur Lazimatul Hilma Sholehah, Kusmawati Matara, dan Akbar Ali Madina.
Moderator independen Sheila Julian memandu sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Peserta yang terdiri dari OPD, Bappeda, DPRD, dan perwakilan masyarakat sipil sepakat untuk melakukan pembacaan dan penandatanganan rekomendasi bersama pada hari kedua.
Melalui dialog ini, diharapkan tata kelola kebijakan publik daerah semakin berbasis bukti dan selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), GEDSI, serta adaptasi perubahan iklim. (mcgorontaloprov/fahmi)
