Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Gorontalo sebagai upaya mengevaluasi capaian kinerja, mempercepat penyelesaian program prioritas, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target . (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran sebagai upaya mengevaluasi capaian kinerja, mempercepat penyelesaian program prioritas, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target hingga akhir Tahun Anggaran 202, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, melalui Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo, Ismail Abd. Bau.
Kegiatan itu menjadi momentum untuk meninjau pelaksanaan program di setiap bidang, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Dalam rapat tersebut, evaluasi mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari capaian indikator kinerja, realisasi fisik kegiatan, realisasi anggaran, kesiapsiagaan dan respons bencana, hingga pelaporan, dokumentasi, serta identifikasi risiko pelaksanaan kegiatan.
Percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian penting agar program yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kualitas pelaksanaan kegiatan.
Setiap bidang diminta menetapkan kegiatan prioritas yang harus dituntaskan pada sisa tahun anggaran, menyusun rencana percepatan berdasarkan target dan kendala aktual, serta memastikan setiap tindak lanjut memiliki penanggung jawab dan tenggat waktu yang jelas.
Pada Bidang I, evaluasi diarahkan pada pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, khususnya penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana.
Selain itu, sosialisasi informasi rawan bencana kepada masyarakat menjadi perhatian untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman bencana di wilayah masing-masing.
Bidang I juga mendorong peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) serta penguatan sistem peringatan dini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Melalui evaluasi ini, pelaksanaan program diharapkan semakin terarah, sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan.
Pada Bidang II, pembahasan difokuskan pada kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dalam mendukung penanganan kejadian bencana.
Evaluasi juga mencakup kecepatan penerimaan, verifikasi, dan penyebarluasan informasi kejadian bencana agar informasi yang dibutuhkan dapat tersedia secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
Kesiapan personel, peralatan, kendaraan operasional, serta logistik turut menjadi aspek penting yang diperhatikan. Ketersediaan sumber daya tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran operasi penanganan darurat ketika terjadi bencana.
Selain itu, koordinasi penanganan darurat bersama BPBD kabupaten/kota dan instansi terkait terus diperkuat guna mendukung respons yang terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, pada Bidang III, evaluasi mencakup pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana atau Jitupasna sesuai kebutuhan dan kewenangan, serta koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Pemantauan tindak lanjut pemulihan wilayah terdampak juga menjadi perhatian untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Bidang III turut menekankan pentingnya penyelesaian laporan dan dokumentasi penanganan pascabencana. Kelengkapan administrasi dan bukti dukung diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain program rehabilitasi dan rekonstruksi, rapat juga membahas hasil monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan bencana pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Evaluasi capaian SPM tersebut menjadi bagian dari upaya memantau pemenuhan indikator pelayanan kebencanaan, mengidentifikasi kendala, serta mendorong perbaikan kualitas pelayanan sesuai target yang telah ditetapkan.
Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Provinsi Gorontalo mendorong setiap bidang untuk memperbarui data capaian fisik, realisasi keuangan, dan indikator kinerja secara berkala. Hambatan administratif maupun teknis juga perlu segera ditangani sesuai ketentuan agar tidak menghambat penyelesaian program prioritas.
Monitoring dan evaluasi akan menjadi bagian penting dalam memastikan tindak lanjut hasil rapat dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Hasil evaluasi ini juga diharapkan menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan kerja dan penganggaran tahun berikutnya.
Dengan koordinasi lintas bidang yang berkesinambungan, BPBD Provinsi Gorontalo berupaya mengoptimalkan pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan kebencanaan yang semakin efektif, terukur, dan akuntabel bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/ppid)
