Rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan III terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Tahun 2026 dalam rapat koordinasi di Aula Dulohupa, Gubernuran, Senin (26/10/2026). (Foto : Valen)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden Triwulan III Tahun 2026 dalam rapat koordinasi di aula Dulohupa Gubernuran, Senin (26/10/2026).
Hingga 25 Oktober 2026, realisasi sembilan program prioritas Presiden di Provinsi Gorontalo mencapai Rp670,74 miliar atau 93,09 persen dari total pagu anggaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo Arie Suwandani Wiwit Warastuti.
Dalam pemaparannya, Arie menyampaikan bahwa sejumlah program menunjukkan progres baik, di antaranya Sekolah Rakyat yang realisasi anggarannya mencapai 99,86 persen. Kemudian realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 81,95 persen atau senilai Rp75,59 miliar dari pagu Rp92,24 miliar.
“Secara umum realisasi belanja kementerian lembaga yang bersumber dari APBN sudah sangat baik, sudah mencapai 80 persen secara total. Namun kita hanya menjaga saja momentum di dua bulan terakhir ini supaya dapat berjalan dengan baik,” kata Arie.
Adapun perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 729 koperasi yang telah memiliki akta legalitas, sebanyak 153 unit telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, 129 unit siap menjalani verifikasi dan validasi, sementara 51 unit telah menyelesaikan tahapan tersebut.
Sejumlah program juga memerlukan percepatan, terutama peningkatan produksi tanaman pangan, revitalisasi sekolah yang dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pembangunan infrastruktur irigasi. Pemerintah juga perlu menuntaskan persoalan pembebasan lahan pada sejumlah pekerjaan bendungan.
“Ditambah kami juga ada kebijakan Kementerian Keuangan untuk melakukan efisiensi kembali terhadap sisa perjalanan dinas. Ini sudah ada surat Menteri Keuangan yang menjelaskan. Sehingga prinsipnya bukan kita mengerem belanja, tapi kita mengeren belanja yang kurang prioritas dan menggas yang prioritas,” ungkap Arie.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Gusnar meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memastikan persoalan pelaksanaan program dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal agar hambatan pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Sekarang sudah bulan Oktober, kita masih memiliki waktu kurang lebih dua bulan. Mudah-mudahan progres proyek dan program yang dipercayakan kepada kita bisa menunjukkan angka-angka yang menggembirakan, sehingga tidak terjadi keterlambatan,” ujar Gusnar.
Gusnar juga meminta percepatan progres program prioritas nasional yang dilaksanakan di kabupaten dan kota, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDKMP, serta KNMP. Adanya kendala dalam pelaksanaan sejumlah program tersebut turut menjadi sorotannya. Khususnya operasional KNMP yang membutuhkan upaya penguatan lebih lanjut. (mcgorontaloprov/mila)
