Sekda Padang Mendampingi Komisi V DPR RI Tinjau Proyek Flyover Sitinjau Lauik Pasokan Air Baku Jadi Perhatian Utama
Padang, InfoPublik – Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik I di Sumatra Barat tidak hanya membutuhkan percepatan konstruksi, tetapi juga penyelesaian pembebasan lahan dan perlindungan pasokan air baku bagi warga Kota Padang. Dua hal tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda bersama Pemerintah Kota Padang dan pelaksana proyek PT Hutama Karya, Kamis (22/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mendampingi peninjauan lapangan untuk mengevaluasi perkembangan proyek infrastruktur strategis tersebut. Dalam kunjungan itu, pemerintah daerah menyoroti dua kebutuhan utama, yakni percepatan pembebasan lahan tahap kedua yang mencakup tujuh persil tanah serta pengamanan intake dan pasokan air baku Perumda Air Minum Kota Padang selama konstruksi berlangsung.
Raju menyampaikan, pembebasan lahan tahap kedua masih dalam proses penetapan lokasi. Pemerintah Kota Padang berharap tahapan tersebut dapat berjalan lancar agar tidak menghambat kelanjutan pembangunan.
“Yang pertama tentang pembebasan lahan untuk tahap dua di tujuh persil tanah, ini sedang dalam proses penetapan lokasi. Kita berharap tidak ada kendala ataupun hambatan di tahapan yang akan kita laksanakan,” ujar Raju.
Selain pembebasan lahan, dampak pekerjaan konstruksi terhadap kualitas air baku menjadi perhatian penting. Aktivitas penggalian dan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan, berpotensi meningkatkan kekeruhan air yang masuk ke sistem penyediaan air bersih.
Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan, seluruh pemangku kepentingan di tingkat kota, provinsi, hingga instansi teknis perlu bersinergi agar pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Zigo, potensi gangguan terhadap penyediaan air baku harus diantisipasi sejak awal melalui koordinasi dan langkah teknis yang tepat. “Semua pemangku kepentingan di Sumatra Barat, mulai dari tingkat kota, provinsi, sampai balai, mempunyai kepentingan untuk bersepakat bagaimana pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Namun, ada beberapa persoalan yang perlu kita carikan solusi dan diskusikan, salah satunya mengantisipasi dampak terhadap penyediaan air baku di Kota Padang,” katanya.
Untuk mengantisipasi peningkatan kekeruhan air akibat pekerjaan tanah dan hujan, PT Hutama Karya didorong memperbanyak kolam sedimentasi serta bendungan penyaring di sekitar area galian. Infrastruktur tersebut diharapkan membantu menahan material tanah agar tidak langsung terbawa aliran menuju sumber air baku.
Pelaksana proyek juga berkomitmen memberikan bantuan subsidi bahan kimia penjernih air dan alat gantry bagi Perumda Air Minum Kota Padang apabila terjadi peningkatan kekeruhan selama pembangunan berlangsung. Langkah antisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar pekerjaan konstruksi tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap layanan air bersih masyarakat.
Peninjauan lapangan ini mempertegas perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, instansi teknis, Perumda Air Minum, dan pelaksana proyek. Penyelesaian persoalan lahan dan pengendalian dampak terhadap sumber air baku menjadi dua aspek yang perlu berjalan beriringan dengan progres pembangunan.
Dengan penanganan yang terkoordinasi, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik I diharapkan dapat berlangsung sesuai rencana, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.
(Tfk)
~ 📤 by Ju
