Wabup Sidoarjo Mimik Idayana bersalaman dengan pelaku usaha saat membuka Layanan Satu Pintu One Desk Stop Service di Japfa Corner Buduran, Rabu (21/10/2026). Program ini hadir untuk mempercepat perizinan, perpajakan, dan investasi di Kabupaten Sidoarjo.
Sidoarjo, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat kemudahan pelayanan bagi dunia usaha melalui program One Desk Stop Service yang mempertemukan pelaku industri dengan sejumlah instansi pemerintah dalam satu lokasi. Sebanyak 22 perusahaan mengikuti layanan terpadu tersebut untuk berkonsultasi mengenai perizinan, perpajakan, pengelolaan lingkungan, hingga infrastruktur.
Program tersebut dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, di Japfa Corner, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (21/10/2026).
Mimik mengatakan Kecamatan Buduran merupakan salah satu kawasan industri strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo.
Karena itu, Pemkab Sidoarjo berupaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha agar berbagai kebutuhan administrasi dan persoalan operasional perusahaan dapat ditangani secara lebih cepat dan terkoordinasi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha yang selama ini turut menggerakkan perekonomian Sidoarjo, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mimik.
Menurutnya, kehadiran One Desk Stop Service memungkinkan perusahaan berkonsultasi langsung dengan instansi terkait tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintah secara terpisah.
“Kami ingin pelayanan pemerintah hadir dengan mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Melalui layanan satu pintu One Desk Stop Service, Bapak dan Ibu bisa langsung berkonsultasi dengan dinas terkait, mulai dari perizinan, lingkungan hidup, pengelolaan limbah, hingga infrastruktur,” katanya.
Selain penyederhanaan pelayanan, Mimik mendorong perusahaan memanfaatkan sistem pembayaran pajak daerah secara digital.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi pembayaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kemudahan transaksi, transparansi, dan ketertiban administrasi penerimaan daerah.
Pajak yang dibayarkan perusahaan, lanjutnya, menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk jalan, penerangan jalan umum, serta fasilitas masyarakat lainnya.
“Pemkab Sidoarjo sudah memberikan kemudahan melalui alat digital untuk membayar pajak. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Wajib taat pajak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mimik juga meminta perusahaan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal untuk membantu mengurangi pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.
Ia menyampaikan harapan agar perusahaan memprioritaskan penduduk Sidoarjo, termasuk melalui target penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen.
“Semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, 80 persen itu harus masyarakat Sidoarjo dan ber-KTP Sidoarjo. Kami mohon kerja samanya karena angka pengangguran di Sidoarjo masih menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Mimik mengingatkan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Menurutnya, pengelolaan limbah yang baik dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perlu diperkuat agar aktivitas industri memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan lingkungan.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Irianto, menjelaskan bahwa kegiatan One Desk Stop Service di Kecamatan Buduran diikuti 22 perusahaan.
Program tersebut merupakan bentuk pelayanan jemput bola pemerintah daerah untuk mempermudah konsultasi dan penyelesaian persoalan administrasi yang dihadapi pelaku usaha.
“Melalui kegiatan ini kami berharap berbagai persoalan terkait perizinan, perpajakan maupun layanan lainnya dapat diselesaikan lebih cepat di Layanan Satu Pintu One Desk Stop Service,” ujar Yudhi.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan pajak perusahaan juga diharapkan mendukung pencapaian target pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo pada 2026 yang mendekati Rp1,7 triliun. “Ini juga menjadi bagian dari upaya kami mencapai target pendapatan pajak daerah,” pungkasnya.
(Mar)
