Pidie Percepat Pemulihan Pascabencana, 89 Hunian Tetap Jadi Prioritas
Sinergi Pemkab Pidie dan Satgas PRR Pastikan Progres Penanganan Pascabencana
Pidie, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera mempercepat pemulihan infrastruktur dan permukiman terdampak bencana hidrometeorologi. Salah satu fokusnya adalah pembangunan 89 unit hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana serta pemulihan layanan air bersih.
Upaya tersebut ditinjau Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh-1 yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka selama dua hari, 20–21 Oktober 2026. Tim didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memeriksa kondisi infrastruktur serta perkembangan penanganan pascabencana di lapangan.
Pada hari pertama, peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi terdampak di Kecamatan Kembang Tanjong dan sekitarnya, meliputi area rehabilitasi sawah di Blang Cut, tebing Sungai Krueng Tiro di Gampong Meucat Adan, tebing Sungai Beureuh, TK Kembang Tanjong, serta jembatan yang terputus akibat banjir di Sungai Krueng Beureuh. Tim juga meninjau Bendungan Tiro.
Pada hari kedua, tim memeriksa Instalasi Pengolahan Air (IPA) Keumala untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat distribusi air bersih ke rumah warga.
Ketua Tim Monev Satgas PRR Sumatera Wilayah Aceh-1, Nouldy J. Tangka, mengatakan penanganan infrastruktur air bersih menjadi salah satu prioritas pemulihan. Fokus perbaikan mencakup kebocoran pipa transmisi, sedimentasi pada sumur pengambilan air (intake) akibat cuaca ekstrem, serta perlindungan pipa dari erosi di sepanjang daerah aliran Sungai Krueng Baro.
“Penanganan infrastruktur air bersih merupakan prioritas utama demi menjamin kenyamanan hidup masyarakat Pidie,” ujar Nouldy, Rabu (21/10/2026).
Selain infrastruktur air bersih, tim meninjau hunian tetap dan fasilitas kesehatan di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, serta titik awal longsor di Krueng Alue Thoe.
Nouldy menyampaikan tiga perkembangan utama dalam penanganan pascabencana di Pidie. Pertama, jalur Gempang–Pahu yang sebelumnya terputus akibat longsor kini sudah dapat dilalui warga.
Kedua, tidak ada lagi warga yang bertahan di tenda darurat. Seluruh penyintas telah menempati hunian sementara (huntara). Pembersihan sisa lumpur banjir di permukiman warga juga dilaporkan telah rampung 100 persen dan diverifikasi oleh Satgas pusat bersama BPBD.
Ketiga, percepatan pembangunan 89 unit huntap dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan administrasi. Menurut Nouldy, pembangunan dapat dimulai dengan menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tanpa harus menunggu sertifikat tanah terbit.
“Untuk pembangunan 89 unit hunian tetap, birokrasinya kita permudah. Tidak harus menunggu sertifikat tanah terbit, cukup dengan SKPT agar konstruksi dapat langsung dimulai,” tegasnya.
Rombongan juga meninjau jembatan di Gampong Blang Bungong dan pekerjaan bronjong di Pulo Baroh sebagai bagian dari evaluasi penanganan infrastruktur terdampak bencana.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pidie Ali Basyah mengatakan, pendampingan bersama OPD dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami ingin memastikan apa yang kami laporkan itu benar-benar sesuai fakta di lapangan, sehingga penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dipercepat,” ujarnya.
BPBD Pidie berharap hasil evaluasi tersebut dapat mempercepat tindak lanjut usulan prioritas daerah, terutama perbaikan infrastruktur air bersih, pembangunan hunian tetap, serta pengamanan tebing sungai.
Melalui koordinasi antara Satgas PRR Sumatera dan Pemerintah Kabupaten Pidie, pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali menikmati layanan dasar, hunian yang layak, dan infrastruktur yang aman.
