Visitasi yang berlangsung di Kantor KIA, Banda Aceh, Rabu (7/10/2026), bersama dua kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang dan Nagan Raya.
Pidie, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, mengikuti tahapan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 setelah memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan Komisi Informasi Aceh (KIA).
Visitasi berlangsung di Kantor KIA, Banda Aceh, Rabu (7/10/2026), bersama dua kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang dan Nagan Raya.
Ketua KIA Junaidi Surya mengatakan, visitasi merupakan tahap lanjutan bagi pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh nilai minimal 65 berdasarkan hasil pengisian kuesioner.
“Ini merupakan tahapan penilaian Monev KIP 2026 bagi kabupaten/kota yang memenuhi passing grade minimal 65 berdasarkan kuesioner yang telah disusun KIA,” kata Junaidi, Kamis (8/10/2026).
Menurut Junaidi, penilaian visitasi mencakup empat aspek utama, yaitu inovasi digital dan nondigital beserta dampaknya bagi masyarakat, komitmen pimpinan daerah dalam mendukung anggaran dan fasilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), strategi penyebarluasan informasi publik, serta kolaborasi lintas sektor.
Hasil akhir penilaian akan menggabungkan nilai kuesioner dengan nilai presentasi pemerintah kabupaten/kota saat visitasi. Pemerintah daerah selanjutnya akan memperoleh predikat Cukup Informatif, Menuju Informatif, atau Informatif.
Hasil Monev KIP 2026 dijadwalkan diumumkan dalam Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada November 2026. Menurut Junaidi, visitasi terhadap sejumlah kepala daerah di Aceh akan berlangsung selama beberapa hari.
Wakil Bupati Pidie Al Zaizi menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat, bukan sekadar upaya meraih penghargaan.
“Keterbukaan informasi publik adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kami di Pidie berkomitmen untuk terus memperkuat peran PPID dan memastikan setiap informasi publik dapat diakses masyarakat dengan mudah, cepat, dan akurat,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie Nasrinah Hanim mengatakan, pihaknya telah memaparkan sejumlah inovasi kepada tim KIA. Inovasi tersebut meliputi optimalisasi situs web PPID dan kanal media sosial pemerintah daerah, termasuk penyampaian informasi yang mendukung transparansi harga pangan.
Menurut Nasrinah, pemerintah daerah juga terus memperkuat dukungan anggaran dan fasilitas PPID serta mendorong kolaborasi antar-satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).
Pemkab Pidie menargetkan predikat Informatif pada Monev KIP tahun ini. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil penilaian, tetapi juga memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik secara transparan dan akurat.
