Sosialisasi Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital serta Evaluasi Kinerja Aplikasi dan Infrastruktur di Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo. (foto Owan)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat transformasi digital melalui Sosialisasi Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital serta Evaluasi Kinerja Aplikasi dan Infrastruktur di Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo.
Kegiatan diikuti oleh utusan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo yang di wakili oleh Pejabat Pelaksana pada bidang Perencanaan Program Zakia Razam dan Staf serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta pihak terkait yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
"Sosialisasi kemarin ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya penyusunan arsitektur pemerintah digital sebagai landasan perencanaan, pengembangan, dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik," kata Zakia Razam, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan melalui penyusunan arsitektur yang terarah, pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi diharapkan berjalan lebih terpadu, menghindari duplikasi sistem, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain sosialisasi, kegiatan juga mencakup evaluasi kinerja aplikasi dan infrastruktur yang digunakan perangkat daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi pemanfaatan aplikasi, ketersediaan dan keandalan infrastruktur, serta kendala yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan digital.
"Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan, meliputi peningkatan integrasi data, optimalisasi penggunaan aplikasi, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan keandalan jaringan dan infrastruktur pendukung," ujar Zakia.
Sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan menyelaraskan kebutuhan layanan, proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dengan arah kebijakan transformasi digital pemerintah. (mcgorontaloprov/owan)
