Singkawang, InfoPublik – Ketua Tim Penggerak (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) PKK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Erlina Ria Norsan, mendorong penguatan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal untuk mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK serta memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) TP PKK Kota Singkawang di Aula Sekretariat TP PKK Kota Singkawang, Jumat (16/10/2026).
Erlina mengapresiasi inovasi dan kolaborasi yang telah dikembangkan TP PKK kabupaten/kota. Menurutnya, setiap daerah memiliki praktik baik yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, termasuk bagi TP PKK tingkat provinsi.
“Setiap kunjungan ke kabupaten/kota selalu memberikan pengalaman dan inovasi yang berbeda. Kami di tingkat provinsi juga banyak belajar dari inovasi yang dikembangkan oleh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan OPD sangat penting agar program pemerintah dapat disinergikan dengan 10 Program Pokok PKK dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Salah satu bentuk kolaborasi yang dikembangkan ialah pendampingan pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Penggunaan QRIS, dan Sertifikasi Halal.
Erlina menyebutkan, sejumlah program OPD direncanakan bersinergi dengan TP PKK Kota Singkawang, termasuk program Dinas Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan Pokja II. Kolaborasi serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Saya berharap kolaborasi PKK dengan OPD tidak hanya terbatas pada satu atau dua perangkat daerah. Jika memungkinkan, seluruh OPD dapat terlibat sehingga program-program pemerintah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat sinergi tersebut, TP PKK Provinsi Kalbar akan mengusulkan kepada Gubernur agar mendorong kepala daerah kabupaten/kota melibatkan TP PKK dalam pelaksanaan program OPD.
Menurut Erlina, kolaborasi tersebut dapat memperluas dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan keluarga, sehingga pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada dana hibah.
Selain dengan OPD, ia mendorong TP PKK Kota Singkawang menjalin kerja sama dengan instansi vertikal, seperti Basarnas, Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
TP PKK Provinsi Kalbar, lanjutnya, siap membantu menyiapkan format nota kesepahaman (MoU) yang dapat diadaptasi oleh TP PKK Kota Singkawang. Penjajakan kerja sama tersebut diharapkan melibatkan Wali Kota atau Wakil Wali Kota Singkawang.
Dalam kesempatan itu, Erlina juga menyampaikan rencana penambahan kegiatan Senam Jantung Sehat dalam program TP PKK pada 2027 sebagai bagian dari kegiatan Pokja IV.
Melalui Monev ini, TP PKK Provinsi Kalbar berharap sinergi antara TP PKK provinsi, kabupaten/kota, OPD, dan instansi vertikal semakin kuat untuk mendukung pemberdayaan keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(irf)