Sidoarjo, InfoPublik —  Dalam satu tahun belakangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memiliki 120 inovasi. Dari 262 inovasi pada 2025, kini menjadi 382 inovasi pada 2026. Bupati Sidoarjo, Subandi, meminta peningkatan tersebut diikuti dengan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan stunting.

Menurut Subandi, inovasi yang dikembangkan organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Subandi saat memberikan sambutan dalam acara Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, pada Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

Subandi mengungkapkan, sejumlah indikator pembangunan masih memerlukan perhatian serius. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 6,49 persen, sedangkan angka kemiskinan mencapai 4,40 persen.

Selain itu, prevalensi stunting disebut meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen, sementara indeks lingkungan hidup berada pada angka 62,37.

Ia meminta seluruh OPD menjadikan persoalan tersebut sebagai dasar dalam merancang dan mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan administrasi.

“Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Subandi juga meminta tujuh perangkat daerah yang tercatat belum melaporkan inovasinya untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja pelaporan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo turut menyoroti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning (ODL).

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan ODL serta menghentikan sementara kegiatan tersebut pada 2026 menyusul adanya laporan mengenai potensi persoalan yang dapat membebani sekolah maupun orang tua.

“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Selain pendidikan, Subandi menekankan pentingnya penanganan stunting secara terpadu dengan melibatkan Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, kecamatan, hingga pemerintah desa.

Menurutnya, pemerintah desa juga perlu mendukung program penanganan stunting melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai ketentuan serta kebutuhan masyarakat.

Subandi meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan pemetaan berbasis data agar penyebab dan sebaran persoalan stunting dapat diidentifikasi sehingga langkah penanganannya lebih tepat sasaran.

“Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut gerak bersama-sama. Pak Sekda juga tolong lakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui persoalan di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Saya yakin jika semua ikut bergerak bersama pasti stunting akan turun,” tegasnya.

Dalam kegiatan apresiasi tersebut, Subandi juga menyampaikan penghargaan kepada para kontributor inovasi yang telah mengembangkan program untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya dilihat dari jumlah program yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga,” harapnya.

Salah satu penerima apresiasi adalah Camat Krian, Kusdianto, melalui inovasi Tali Asih yang menghimpun donasi sukarela dari aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat kecamatan untuk membantu penyediaan alat bantu bagi warga lanjut usia serta penyandang disabilitas.

Kusdianto menjelaskan, program tersebut berawal dari kebutuhan warga terhadap alat bantu yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui bantuan yang tersedia.

“Dalam satu bulan, minimal kami bisa memberikan satu alat bantu. Bahkan, terkadang bisa sampai dua alat bantu. Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” jelasnya.

Ia menambahkan, donasi dihimpun secara sukarela dengan memberikan kesempatan kepada ASN dan perangkat kecamatan untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing.

“Tentunya bantuan yang diberikan itu saya harap dapat melengkapi program bantuan dari pemerintah kabupaten sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan warga,” ujarnya.

Melalui pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemkab Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan pembangunan daerah.

 (Dew)