Pemerintah Kapanewon Tempel memfasilitasi program edukasi Bangga Kencana untuk membekali elemen pelindung masyarakat dengan keterampilan bimbingan konflik keluarga.
SLEMAN, InfoPublik - Paradigma ketahanan rumah tangga tidak lagi diukur dari ketiadaan konflik, melainkan dari kapabilitas orang tua dalam mengelola krisis dan mencari dukungan lingkungan secara proaktif.
Pemahaman fundamental tersebut dibedah secara komprehensif dalam Pertemuan Penyuluhan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Pendopo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Selasa (20/10/2026).
Agenda pemberdayaan lintas sektor ini melibatkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), kader KB pria, serta aparatur keamanan teritorial seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Keterlibatan berbagai elemen pengayom masyarakat ini dirancang khusus untuk memperluas jejaring pendampingan bagi keluarga yang sedang terhimpit tekanan sosial maupun ekonomi ekstrem.
Penyuluh Keluarga Berencana Kapanewon Tempel, Edi Santosa, memaparkan, keluarga merupakan ruang inkubasi utama untuk menanamkan nilai tanggung jawab moral.
Ia membedah teori kerangka pemikiran ketahanan keluarga yang menganalogikan struktur bangunan rumah, di mana nilai kehidupan menjadi fondasi utamanya sementara kekuatan ekonomi dan psikologis bertindak sebagai pilar penyangga yang menopang atap perlindungan.
Lebih lanjut, Edi menegaskan, keluarga yang kokoh bukan berarti entitas yang kebal terhadap pertengkaran internal, melainkan kelompok yang sanggup menyesuaikan diri pascabenturan masalah.
Ketahanan sosial sejati justru teruji ketika anggota keluarga mampu mengenali ambang batas kemampuan mereka dan menepis rasa malu untuk meminta bantuan kepada ekosistem di sekitarnya.
Terkait teknik pengasuhan responsif, para kader diajak mengaplikasikan prinsip observasi berlapis sebelum merespons perilaku tantrum atau ledakan emosi anak.
Orang tua dituntut mampu membaca isyarat psikologis di balik tangisan tersebut untuk menemukan akar kebutuhan sang anak, alih-alih langsung menjatuhkan pelabelan negatif atau hukuman buta.
Kendati mengedepankan pendekatan humanis yang hangat, metode ini tetap mensyaratkan penetapan batasan yang tegas jika perilaku anak berpotensi membahayakan keselamatan fisiknya sendiri atau orang lain.
Mengacu pada simulasi kasus penelantaran anak akibat krisis finansial, para peserta diingatkan betapa fatalnya dampak stigma sosial yang sering kali menghalangi keluarga rentan untuk mencari saluran bantuan darurat.
Sebagai garda terdepan perlindungan warga, aparatur keamanan desa secara khusus diinstruksikan untuk memantau potensi kekerasan domestik dan meredam eskalasi konflik tanpa bersikap menghakimi sasaran.
Pembangunan ketahanan keluarga pada akhirnya membutuhkan ekosistem komunal yang tanggap agar kerahasiaan privasi warga tetap terjamin sembari memastikan mereka menerima intervensi penyelesaian dari lembaga yang berwenang. (MC Kab. Sleman/KIM Tempel/SBD)
