Bupati Kubu Raya Tekankan Musyawarah Desa untuk Atasi Persoalan Masyarakat

Kubu Raya, InfoPublik — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.

Menurut Sujiwo, keempat unsur tersebut perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif agar berbagai persoalan di tingkat desa dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus selalu menunggu penanganan pemerintah kabupaten.

“Kita ingin empat pilar ini menjadi kekuatan utama dalam membangun kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan di desa. Tidak semua persoalan harus sampai kepada saya sebagai bupati. Kalau bisa diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa, maka selesaikan di desa,” tegas Sujiwo seusai Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintahan, TNI-Polri dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat se-Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (19/10/2026).

Sujiwo mengatakan sinergi antarlembaga selama ini telah membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan berbagai persoalan melalui komunikasi yang terbangun di tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Koordinasi tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung, grup WhatsApp, hingga pertemuan singkat yang memungkinkan persoalan segera dibahas bersama.

“Banyak persoalan yang dapat kita atasi melalui WhatsApp grup maupun pertemuan-pertemuan singkat. Karena komunikasi kami sangat intens, berbagai persoalan bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, pola komunikasi tersebut perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan melalui kerja sama camat, kepala kepolisian sektor (kapolsek), dan unsur TNI.

Namun, ia menekankan bahwa koordinasi tidak boleh berhenti di tingkat kecamatan. Pemerintah desa juga harus menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyelesaian persoalan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah melibatkan kepala desa, anggota BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam penguatan koordinasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sujiwo menilai berbagai persoalan sosial maupun perselisihan di lingkungan masyarakat dapat terlebih dahulu ditangani melalui komunikasi dan musyawarah bersama, sepanjang penyelesaiannya sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Sujiwo meminta keterlibatan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menyebut Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam penguatan kehidupan sosial dan pemberdayaan warga.

Menurutnya, keberagaman organisasi dan kelompok masyarakat perlu menjadi kekuatan bersama untuk mendukung program pembangunan serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Sujiwo juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan TNI dan Polri dalam membantu pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan.

Ia mengaku merasakan langsung manfaat koordinasi dengan aparat keamanan selama memimpin Kabupaten Kubu Raya bersama wakil bupati.

“Peran TNI-Polri sangat kami rasakan. Kapolda juga sudah memberikan sinyal, bahkan perintah, agar kami dapat memanfaatkan dukungan prajurit TNI dan personel Polri untuk membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Menurut Sujiwo, keterlibatan TNI dan Polri perlu terus diperkuat dalam mendukung program pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Melalui penguatan koordinasi dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, Sujiwo berharap persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, pelayanan publik semakin efektif, dan pelaksanaan pembangunan memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga Kubu Raya.

(Ird_diskminfokkr/IKP)