Bedah Evaluasi LKPD 2025, Pemkot Probolinggo Susun Strategi Mitigasi Menuju Satu Dekade WTP. (Istimewa)
Probolinggo, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memperkuat mitigasi risiko dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2026. Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menuju satu dekade WTP.
Langkah tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bedah Evaluasi LKPD TA 2025 dan Strategi Mitigasi LKPD TA 2026 Menuju Satu Dekade WTP Kota Probolinggo” di Bale Hinggil, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Rabu (7/10/2026).
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, mengatakan forum tersebut digunakan untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan dan rekomendasi terhadap LKPD 2025 sekaligus memetakan potensi risiko dalam penyusunan LKPD 2026.
“Melalui kegiatan ini kita melakukan koordinasi, evaluasi, dan pembahasan bersama untuk mengidentifikasi hasil evaluasi dan temuan atas penyusunan serta penyajian LKPD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah strategis dan upaya mitigasi terhadap potensi permasalahan dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026,” jelas Pujo.
Menurutnya, koordinasi antara BPPKAD, Inspektorat, dan seluruh perangkat daerah perlu diperkuat agar pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
FGD juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi, serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
“Yang tidak kalah penting adalah mendukung upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kota Probolinggo secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menuju satu dekade WTP Kota Probolinggo,” tambahnya.
Sebanyak 60 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas pengguna anggaran dan staf penyusun laporan keuangan perangkat daerah, serta jajaran Perumda Air Minum Bayuangga dan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan kualitas laporan keuangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Kesempatan ini harus dikuatkan. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi tugas bersama,” ujar Aminuddin.
Ia mengatakan Pemkot Probolinggo juga tengah menjalankan transformasi digital dengan memperkuat konektivitas antarperangkat daerah melalui sistem yang terintegrasi.
“Bulan-bulan ini kita sedang sibuk-sibuknya dalam rangka transformasi digital. Kita meningkatkan potensi dari kota agar banyak pemasukan yang didapat. Manajemen fiskal kita terapkan di sini, kita koneksikan antar-PD, menghubungkan semua PD dalam satu dashboard,” jelasnya.
Menurut Aminuddin, sistem terintegrasi tersebut diharapkan memperkuat pengelolaan pemerintahan serta mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pemkot Probolinggo juga terus memperkuat infrastruktur digital, sementara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyusun rancangan besar pembangunan hingga 2045.
“Simpul-simpul mana yang perlu perhatian, rencana mana yang 10 tahun WTP ini bisa terwujud. Sebagai pemeriksa keuangan kami, kami menggalakkan kekuatan agar laporan keuangan daerah 2026 ini bisa jadi WTP,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Probolinggo juga memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah dengan penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 terbaik berdasarkan ketepatan waktu, aktualitas, dan akuntabilitas.
Inspektorat meraih peringkat pertama, disusul Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada peringkat kedua, serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada peringkat ketiga.
Pemkot berharap evaluasi dan mitigasi yang dilakukan sejak dini dapat meningkatkan kualitas LKPD 2026 sekaligus menjaga capaian opini WTP secara berkelanjutan.
(Sit/fa)
