Kepala BSSN Tegaskan Keamanan Siber Jadi Fondasi Transformasi Digital
Istimewa
Depok, InfoPublik – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan keamanan siber dan persandian merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi digital nasional.
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, mengatakan pemerintahan digital harus dibangun secara aman, tepercaya, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden mengenai pemerintahan incorporated, digitalisasi, dan karakter ancaman siber yang terus berkembang,” ujarnya dalam kegiatan pengukuhan bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) organisasi sektor pemerintah dan pembangunan manusia, Selasa (6/10/2026).
Nugroho mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026 menegaskan bahwa digitalisasi di lingkungan pemerintahan menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan.
Digitalisasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi sehingga masyarakat tidak perlu mengantre berjam-jam atau berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk memperoleh layanan.
Menurut Nugroho, arahan tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh entitas pemerintahan, termasuk penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Digitalisasi adalah suatu era yang tidak bisa dihindari. Dengan digitalisasi, segala sesuatu bisa dilakukan by remote. Melalui digitalisasi, hal-hal yang dulu dilakukan manual, saat sekarang tidak mungkin lagi dilakukan secara manual,” ujarnya.
Seiring percepatan digitalisasi, BSSN meminta setiap TTIS melakukan identifikasi menyeluruh terhadap aset digital, termasuk risiko dan ancaman yang mungkin muncul.
Nugroho juga mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), penerapan standar keamanan, prinsip security by design, pelindungan berlapis atau defense in depth, serta resilience by architecture.
“Pengukuhan ini adalah awal, bukan akhir. Ketika insiden benar-benar terjadi, kecepatan penanganan oleh TTIS menjadi kunci. Untuk itu, kapabilitas TTIS harus terus kita perkuat secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Nugroho.
Penguatan kapabilitas TTIS difokuskan pada enam aspek, yakni tata kelola dan kelembagaan, deteksi dan pemantauan, respons dan pemulihan, kompetensi dan kesiapan SDM, peningkatan kematangan secara berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi dan jejaring.
Melalui penguatan tersebut, BSSN mendorong transformasi digital pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kemudahan layanan, tetapi juga dibangun dengan sistem keamanan yang mampu mengantisipasi dan merespons ancaman siber.
