Perkuat SPIP, Wako Padang Panjang Hendri Arnis Minta OPD Pahami Manajemen Risiko. (foto: MC Padang Panjang)
Padang Panjang, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang, Sumatra Barat (Sumbar), meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat manajemen risiko dalam setiap program dan kegiatan agar pelaksanaan pemerintahan lebih efektif, tertata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan, pengelolaan risiko tidak boleh hanya dipandang sebagai bagian dari pengawasan. Setiap OPD harus mampu mengenali potensi masalah sejak tahap perencanaan dan menyiapkan langkah pengendalian sebelum risiko menghambat pencapaian target.
“Kita menghadirkan kegiatan ini agar semua OPD memahami sejauh mana manajemen risiko yang akan dihadapi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan,” kata Hendri saat membuka Bimbingan Teknis Manajemen Risiko yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (5/10/2026).
Menurut Hendri, pemahaman yang sama mengenai risiko diperlukan karena setiap perangkat daerah memiliki program, kegiatan, dan target yang berbeda. Karena itu, pengendalian harus menjadi bagian dari seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
“Melalui kegiatan ini, seluruh kepala OPD dan jajaran perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mengelola risiko serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Hendri juga meminta jajaran OPD mengikuti bimbingan teknis tersebut secara serius. Pengelolaan risiko dinilai penting untuk memastikan program dan program unggulan (progul) pemerintah daerah berjalan sesuai sasaran sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto mengatakan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah perlu mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, menilai tingkat risikonya, kemudian menentukan langkah pengendalian yang sesuai.
Arif juga menekankan pentingnya menghubungkan manajemen risiko dengan proses perencanaan dan penganggaran. Dengan pendekatan tersebut, anggaran tidak hanya diarahkan pada penyerapan, tetapi juga harus menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai sasaran pembangunan.
Penerapan manajemen risiko secara konsisten diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengambil keputusan secara lebih tepat, meningkatkan efektivitas program, serta menekan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Penguatan SPIP Terintegrasi tersebut kemudian ditegaskan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama oleh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang. Komitmen ini menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk menerapkan pengendalian intern dan manajemen risiko secara konsisten dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
