Bireuen, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bireuen memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mendorong kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan meningkatnya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bireuen 2026 yang meraih predikat B, naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Bupati Bireuen, Mukhlis, mengatakan, peningkatan predikat SAKIP harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, anggaran yang tepat, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan berhenti pada predikat, karena sejatinya tujuan kita bersama adalah perubahan dan manfaat bagi masyarakat,” kata Mukhlis saat apel gabungan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, penganggaran, hingga hasil yang dicapai pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintahan yang baik bukan hanya memiliki banyak program kerja, tetapi tentang hasil, manfaat, dan pertanggungjawaban program kerja yang dijalankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, setiap program yang direncanakan pemerintah daerah harus memiliki arah yang jelas, ukuran keberhasilan yang terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan orientasi tersebut, perangkat daerah diharapkan tidak sekadar menyelesaikan kegiatan, tetapi memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Mukhlis mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Selain peningkatan SAKIP, Pemkab Bireuen terus mendorong pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejak dicanangkan pada 2024, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen diarahkan tidak hanya menjadi program pada unit kerja tertentu, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah.

Sejumlah unit kerja yang mendapat apresiasi dalam penguatan pembangunan Zona Integritas antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Puskesmas Kuala, dan Puskesmas Kota Juang.

Mukhlis mengatakan pembangunan Zona Integritas harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama pada unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Kepada seluruh Kepala SKPK dan Kepala Puskesmas, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, saya minta agar terus memperbaiki pelayanan, memperkuat integritas, dan menghadirkan inovasi,” katanya.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu gambaran nyata kinerja pemerintah. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perlu berjalan seiring dengan penguatan integritas aparatur.

“Karena wajah pemerintah yang paling nyata adalah pelayanan kepada masyarakat. Predikat boleh menjadi target, tetapi integritas harus menjadi budaya,”imbuhnya.

Mukhlis juga meminta seluruh jajaran mempertahankan capaian yang telah diraih, memperbaiki berbagai kekurangan, serta segera menjalankan hal-hal yang selama ini belum dilakukan.

“Kepada seluruh jajaran, saya berpesan pertahankan prestasi yang telah dicapai, yang masih kurang kita perbaiki, dan yang belum dilakukan segera kita mulai,” ujarnya.

Menurut Mukhlis, penghargaan atas capaian SAKIP dan pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti sebagai pengakuan terhadap kinerja unit kerja. Penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat integritas, dan menghadirkan pelayanan yang lebih baik.

“Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan menghadirkan, manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat,”jelasnya.

Ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, responsif, dan berorientasi pada hasil dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas.

Peningkatan predikat SAKIP dan pembangunan Zona Integritas diharapkan, tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi mendorong perubahan budaya kerja pemerintahan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bireuen.(Mc.Bireuen/Eyv)