Program PKK hingga Posyandu di Lumajang Didorong Masuk Prioritas Pembangunan
TP PKK Lumajang (Istimewa)
Lumajang, InfoPublik — Program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Tim Penggerak Posyandu di Kabupaten Lumajang didorong agar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, mengatakan koordinasi sejak tahap perencanaan penting agar program ketiga kelembagaan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan TP PKK Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi program pemberdayaan.
Menurut Dewi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama perangkat daerah terkait memiliki peran penting dalam memastikan program PKK, Dekranasda, dan Posyandu dapat terhubung dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana program-program tersebut masuk dalam perencanaan daerah dan mendapat dukungan anggaran sesuai ketentuan. Dengan begitu, kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, masing-masing kelembagaan memiliki peran yang berbeda. TP PKK bergerak dalam pemberdayaan keluarga, Dekranasda mendukung pengembangan kerajinan dan ekonomi kreatif, sedangkan Posyandu berperan dalam pelayanan dasar di tingkat masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang lebih kuat dapat membantu pemerintah daerah menentukan program prioritas serta mengarahkan dukungan pembiayaan sesuai kebutuhan.
“Ketika perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran dapat disinergikan, potensi yang ada di masyarakat akan lebih mudah dikembangkan. Ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan dan pemberdayaan berjalan secara berkesinambungan,” katanya.
Dewi berharap penguatan sinergi tersebut dapat membuat program pemberdayaan di Kabupaten Lumajang lebih terarah, berkesinambungan, dan terhubung dengan agenda pembangunan daerah.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
