Tidore, InfoPublik- Harga cabai di Kota Tidore Kepulauan mengalami lonjakan signifikan. Cabai rawit kini mencapai Rp150 ribu per kilogram, sedangkan cabai keriting Rp120 ribu per kilogram. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan intervensi melalui penambahan pasokan dari luar daerah.
Hal itu disampaikan Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Taher Husain usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring di Ruang Rapat Sekda, Senin (21/9/2026).
Taher menjelaskan, kenaikan harga cabai terjadi secara merata di sejumlah daerah, dengan harga tertinggi tercatat di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Utara (Halut). Kondisi tersebut berkaitan dengan musim kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air bagi petani cabai.
"Di atas rata-rata, ada empat kabupaten/kota. Yang paling tinggi adalah Haltim sama Halut, kaitannya dengan langkah-langkah yang diantisipasi memang kita tidak bisa hindari karena ini musim kemarau yang panjang, tentu untuk petani cabai maka sedikit terkendala karena terbatasnya suplai air," kata dia.
Menurut Taher, produksi cabai lokal saat ini sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting.
"Sementara untuk komoditas yang lain seperti ikan dan ayam untuk sementara masih bisa terkendali, namun berpotensi juga naik," ujar dia.
Ia mengatakan, daerah yang selama ini menjadi pemasok cabai ke Kota Tidore, seperti Haltim dan Halut, juga menghadapi keterbatasan pasokan. Kondisi serupa terjadi di wilayah pemasok lainnya, termasuk Gorontalo dan Sulawesi Utara.
"Sepuluh besar itu nominasinya dua provinsi itu, Gorontalo dan Sulawesi Utara di atas. Sudah masuk dua digit, dia sudah di atas sepuluh. Itu memang secara nasional baru terjadi di sekitar tiga bulan terakhir," kata dia.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan skema intervensi dengan mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah, di antaranya Makassar atau Jawa. Langkah tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.
"Langkah yang kita diskusikan akan kita lakukan intervensi menyangkut dengan suplai dari luar. Apakah dari Makassar atau dari Jawa karena itu tentu juga butuh konsekuensi pendanaan," ujar dia.
Sementara itu, pelaksanaan pasar murah dan penyaluran cadangan pangan akan dikoordinasikan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop dan UKM). Koordinasi tersebut dilakukan karena dalam kebijakan anggaran 2026, kegiatan tersebut berada pada perangkat daerah terkait, di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
(MC Tidore/Nun)