Gresik Perkuat Antisipasi Kekeringan dan Krisis Air Bersih
Gresik, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang mulai mengalami kekeringan. Penanganan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Baznas, serta berbagai unsur masyarakat.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pemerintah daerah terus memantau laporan warga untuk memetakan wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih. Masyarakat juga dapat melaporkan kondisi kekeringan melalui kanal pengaduan pemerintah, termasuk Gresik AKAS 112 dan WhatsApp Lapor Gus.
“Beberapa titik sudah memberikan informasi melalui Gresik AKAS 112 maupun Lapor Gus. Salah satunya kemarin di Kecamatan Balongpanggang,” ujar Yani saat menghadiri peringatan HUT ke-81 PMI di Lapangan Pusdiklat PMI, Minggu (20/9/2026).
Menurutnya, mekanisme pelaporan tersebut penting agar distribusi air dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Pemerintah tidak hanya menunggu kondisi kekeringan meluas, tetapi menggunakan informasi masyarakat sebagai bagian dari pemantauan dan respons.
Yani menyebut Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang sebagai sejumlah wilayah yang saat ini membutuhkan perhatian terkait kebutuhan air bersih. Sementara itu, kondisi di beberapa wilayah lain mulai lebih terantisipasi dengan dukungan layanan air perpipaan. Pemkab Gresik tetap melakukan pemantauan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi selama musim kemarau berlangsung.
“Insyaallah kami sudah mempersiapkan kebutuhan air bersih. Ada BPBD, PMI, Baznas, dan teman-teman dari berbagai partai politik yang juga memberikan bantuan air bersih di wilayah Kabupaten Gresik,” katanya.
Kolaborasi tersebut memperluas kapasitas distribusi sehingga penanganan kebutuhan air tidak hanya bergantung pada satu institusi. Dukungan berbagai unsur masyarakat juga mempercepat respons ketika laporan kekeringan muncul di suatu wilayah.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Gresik memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebutuhan air bersih masih tersedia. Pemerintah daerah bahkan menambah alokasi melalui perubahan APBD untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. “Alhamdulillah anggaran masih cukup. Di P-APBD kemarin juga ada tambahan untuk kebutuhan air bersih di musim kemarau ini,” ujar Yani.
Ketersediaan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan respons dapat dilakukan secara berkelanjutan, terutama apabila wilayah terdampak bertambah atau kebutuhan distribusi air meningkat.
Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo menekankan pentingnya kesiapan relawan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kondisi yang dapat memicu kebutuhan pengungsian.
Ia meminta PMI kabupaten dan kota memastikan personel serta posko dalam kondisi siap dan memperkuat koordinasi dengan BPBD serta instansi terkait. “Kesiapan relawan harus lebih baik dan lebih handal. Kalau terjadi pengungsian, yang paling utama adalah membantu dapur umum, kemudian evakuasi dan kebutuhan lainnya,” kata Imam.
Ia juga mengingatkan masyarakat dan relawan untuk menjadikan informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai rujukan dalam memantau perkembangan cuaca dan potensi bencana. “Kesiapan relawan dan kesiapan anggota kita harus selalu siap. Kita bersama-sama dengan instansi terkait dan BPBD akan bisa bergerak bersama-sama,” ujarnya.
Dengan penguatan sistem pelaporan, dukungan anggaran, distribusi air bersih, serta kesiapan relawan, Pemkab Gresik dan PMI berupaya memastikan dampak musim kemarau dapat ditangani lebih cepat. Respons berbasis informasi lapangan menjadi kunci agar masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih.
