Gubernur Kalbar Usulkan Bantuan BSPS bagi Rumah Warga Terdampak Karhutla
Pontianak, InfoPublik — Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Kalbar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara daring dari DAR, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026).
Rakor tersebut membahas evaluasi progres pembangunan perumahan serta berbagai kendala di lapangan, termasuk tantangan geografis dan kondisi bencana yang memengaruhi distribusi logistik dan material pembangunan rumah.
Dalam pemaparannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti peningkatan progres program perumahan di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat.
“Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia,” ungkap Maruarar.
Maruarar juga menyampaikan, berdasarkan laporan satuan kerja, sebanyak 8.825 unit telah menyelesaikan proses pencairan dana. Sementara itu, secara nasional, progres fisik yang telah mencapai 100 persen tercatat sebanyak 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen.
Kendati demikian, sejumlah satuan kerja dan kepala balai di beberapa wilayah melaporkan adanya hambatan operasional di lapangan.
“Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan,” ujarnya.
Pengiriman material yang sebelumnya dapat dilakukan melalui jalur sungai kini mengalami hambatan. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi material harus dialihkan melalui jalur darat sehingga membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
Meskipun menghadapi berbagai kendala geografis dan kondisi cuaca, Menteri PKP mengapresiasi jajaran balai dan satuan kerja yang terus berkomitmen mempercepat penyelesaian pembangunan rumah bagi masyarakat.
“Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan,” jelasnya.
Melalui rakor tersebut, Kementerian PKP mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan percepatan program perumahan nasional tetap berjalan sesuai sasaran, memenuhi standar mutu, dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program perumahan yang turut mendorong peningkatan penyaluran bantuan perumahan di Kalimantan Barat.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat saat ini tengah menghadapi musibah kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung lebih dari dua bulan.
“Dan Alhamdulillah, kendati demikian, berkat kerja sama berbagai pihak, titik api di Kalimantan Barat mulai berangsur berkurang dan kondisi cuaca berangsur membaik,” ucap Gubernur Ria Norsan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat musibah karhutla dapat dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sesuai dengan ketentuan dan mekanisme program yang berlaku.
“Jika memungkinkan, saya berharap rumah-rumah warga yang terdampak dan terbakar akibat karhutla dapat dibantu melalui program BSPS, sehingga masyarakat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Gubernur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui kebijakan penggratisan biaya balik nama serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pengembang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gubernur berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung percepatan realisasi program perumahan sekaligus meringankan beban masyarakat Kalimantan Barat dalam proses pemulihan pascabencana.
“Jika memungkinkan, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat semakin memperlancar realisasi program perumahan serta meringankan beban masyarakat di Kalimantan Barat di tengah tantangan pemulihan pascabencana,” tandasnya.(Rfa/ica)
