Akademisi HTN-HAN Siap Jadi Tenaga Ahli bagi Pemkab Lumajang
Kominfo Lumajang/Anbiya (Istimewa)
Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menjajaki kolaborasi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui dukungan akademis dan tenaga ahli.
Rencana kerja sama tersebut mengemuka saat Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menerima audiensi asosiasi di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).
Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan pihaknya berencana menggelar Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang pada 13 November 2026.
“Di tahun 2026 ini kami berencana mengadakan Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 November 2026,” ujar Himawan.
Menurutnya, seminar tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai berbagai persoalan hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang berkembang di masyarakat.
Selain kegiatan akademik, asosiasi juga menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan tenaga ahli.
“Kami juga siap bersinergi dengan menjadi tenaga ahli yang bertujuan selalu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga negara,” katanya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi Pemkab Lumajang untuk memperoleh perspektif akademis dalam menjalankan kewenangan, menyusun kebijakan, serta memperkuat aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur juga menyampaikan permohonan dukungan fasilitas kepada Pemkab Lumajang untuk menunjang pelaksanaan Seminar Nasional pada November mendatang.
Menurut Himawan, asosiasi tersebut telah berdiri selama 45 tahun dan secara konsisten menjalankan kegiatan pengembangan keilmuan melalui seminar serta berbagai forum akademik.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membuka peluang kerja sama lebih lanjut antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi hukum.
Pemkab Lumajang berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, berbasis hukum, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Aj/An-m)
