Wali Kota Tidore: Identitas Kota Santri Harus Tercermin dalam Kehidupan Sehari-hari

Tidore, InfoPublik- Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan, predikat dan identitas sebagai Kota Santri harus diwujudkan melalui perilaku dan budaya kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan sekadar menjadi sebuah sebutan.

Nilai-nilai kesantrian, seperti ibadah, disiplin, kesantunan, gotong royong, kepedulian, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama, harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Sinen seiring dengan penerapan Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan tentang Pembatasan Aktivitas Pemerintahan dan Masyarakat pada Hari Jumat yang mulai diberlakukan Jumat, 11 September 2026.

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu ikhtiar untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, serta menghidupkan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang menjadi karakter Kota Tidore.

“Kalau kita menyebut Tidore sebagai Kota Santri, maka nilai-nilai kesantrian itu harus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada nilai ibadah, disiplin, kesantunan, gotong royong, kepedulian, persaudaraan dan penghormatan terhadap sesama. Karena itu, momentum hari Jumat harus kita manfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut,” ujar dia.

Ia mengatakan, identitas sebagai Kota Santri tidak hanya tercermin dari kehidupan keagamaan masyarakat, tetapi juga dari tradisi, pendidikan keagamaan, gotong royong, toleransi, dan kehidupan sosial yang telah tumbuh serta mengakar di tengah masyarakat.

Karena itu, penerapan kebijakan pembatasan aktivitas pada hari Jumat tidak semata-mata dimaknai sebagai pembatasan rutinitas pemerintahan dan masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan upaya membangun keseimbangan antara aktivitas pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, aktivitas sosial, dan kehidupan keagamaan.

“Kita tidak sedang menghentikan kehidupan masyarakat. Kita sedang memberikan ruang agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk. Kita ingin aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat berjalan seimbang dengan nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi karakter Tidore,” jelas dia.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menyambut penerapan kebijakan tersebut dengan kesadaran dan semangat kebersamaan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk bersama-sama menyukseskan kebijakan ini. Mari kita jadikan Jumat sebagai momentum memperkuat iman, mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Pemerintah akan memberikan keteladanan dan saya berharap masyarakat memberikan dukungan,” jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tidore, Ismail Dukomalamo menyampaikan bahwa penerapan Peraturan Wali Kota tersebut membutuhkan kesiapan seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat.

“Mulai Jumat, 11 September 2026 adalah titik awal implementasi, karena itu, seluruh perangkat daerah harus memahami ketentuan yang berlaku dan menyiapkan pengaturan internal masing-masing. Implementasinya harus tertib, terkoordinasi dan tetap memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan,” kata dia.

Sekda menegaskan, identitas Tidore sebagai Kota Santri harus menjadi energi positif dalam membangun tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat.

“Kota Santri bukan hanya tentang banyaknya masjid atau aktivitas keagamaan. Kota Santri juga harus tercermin dari akhlak, kedisiplinan, kepedulian sosial, ketertiban, pelayanan yang baik dan keteladanan aparatur pemerintah,” ujar dia.

Karena itu, Sekda mengajak seluruh ASN, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, serta seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dalam menyukseskan implementasi kebijakan tersebut.

“Mari kita laksanakan kebijakan ini dengan kesadaran bersama, pemerintah tetap hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementara kita juga memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan pada hari Jumat,” kata dia.

(Tn/MC Tidore)