Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Aula Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (19/8/2026). - Foto: Mc..Palangka Raya
Palangka Raya, InfoPublik - Pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Demikian pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Aula Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (19/8/2026).
Dikatakan Arbert, sistem pengendalian intern merupakan proses integral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui berbagai tindakan dan kegiatan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
Menurutnya, penerapan SPIP tidak hanya berkaitan dengan pengendalian intern, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri.
Arbert menegaskan, penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tidak semata-mata dilakukan untuk memperoleh skor dalam lembar kerja maupun mengintegrasikan dokumen pelaporan. Lebih dari itu, penilaian tersebut merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun budaya sadar pengawasan, sadar risiko, serta memperkuat integritas di setiap instansi pemerintah.
“Seluruh komponen dalam penilaian maturitas ini didesain untuk memudahkan kita memetakan kelemahan pengendalian sejak dini sesuai dengan siklus kinerja organisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, maturitas SPIP terintegrasi dirancang agar dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, khususnya dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sekaligus memastikan pencapaian target kinerja organisasi.
Dirinya juga meminta, seluruh jajaran untuk melaksanakan proses penilaian secara jujur dan objektif. Menurutnya, semakin tinggi komitmen dalam mengawal instrumen penilaian tersebut, semakin besar pula tuntutan untuk meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Hal ini akan menciptakan kondisi saling mendukung dan berkolaborasi di antara unit kerja untuk memitigasi berbagai hambatan pembangunan di Kota Palangka Raya,”imbuhnya.
Pihaknya berharap, pelaksanaan FGD ini dapat menjadi katalisator dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mendukung pemenuhan aspek kepatuhan terhadap tujuan pembangunan nasional. (MC Kota Palangka Raya/Gusti/Eyv)
