Peserta kegiatan Penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023. (foto Septian)
Bone Bolango, InfoPublik – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo Sukril Gobel mengatakan, penyempurnaan rancangan perubahan Peraturan Gubernur merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.
"Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud rancangan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 yang lebih komprehensif, harmonis, dan memiliki kepastian hukum sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan secara konsisten," kata Sukril saat membuka kegiatan Penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atas Terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 18, 19, dan 20 di Nafil Meeting Room, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (13/11/2026).
Sukril menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan regulasi yang selaras dengan perkembangan standar akuntansi pemerintahan.
Sukril menekankan pentingnya penyesuaian regulasi daerah di bidang akuntansi pemerintahan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan standar akuntansi pemerintahan yang baru.
Penyempurnaan regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan keseragaman penerapan kebijakan akuntansi serta meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu Rahmat Feri Pontoh selaku Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo; Rismanto Kodrat Ganny Perancang Madya pada Kantor Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo; serta Yulin D Limonu selaku Kepala Biro Hukum.
Dalam pemaparan materi dan pembahasan, para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait aspek hukum, teknik penyusunan, dan kesesuaian substansi rancangan perubahan Peraturan Gubernur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan juga diarahkan pada penyelarasan materi muatan kebijakan akuntansi pemerintah daerah agar dapat mengakomodasi substansi PSAP Nomor 18, 19, dan 20.
(mcgorontaloprov/septian)
