Pekanbaru, InfoPublik- Bupati Siak Afni Zulkifli menekankan pentingnya keberlanjutan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dukungan pembiayaan bersama dinilai penting agar layanan kesehatan masyarakat tetap optimal di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Kabupaten Siak meraih piagam penghargaan UHC atas capaian kepesertaan sebesar 98,47 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 82,72 persen. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).
Afni menyampaikan bahwa mempertahankan predikat UHC menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama akibat berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya. Oleh karena itu, upaya dan lobi-lobi di tingkat pusat harus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan," kata dia.
Ia menegaskan, keberlanjutan program UHC membutuhkan dukungan pembiayaan bersama, khususnya dari Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, pembagian beban anggaran diperlukan agar jaminan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga tanpa semakin membebani kemampuan keuangan daerah.
"Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran," ujar dia.
Pada peringatan HKN ke-62, penghargaan UHC diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta yang berhasil memenuhi target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Apresiasi juga diberikan atas keberhasilan mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis.
Penilaian mengacu pada data dasbor resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 November 2026. Kriteria penerima penghargaan mencakup tingkat kepesertaan minimal 90 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.