Menuju Indonesia Emas 2045, Pemasyarakatan Didorong Lebih Humanis dan Berintegritas

Pekanbaru, InfoPublik – Keberhasilan pemasyarakatan tidak berhenti ketika warga binaan selesai menjalani masa pidana. Kemampuan mereka kembali ke masyarakat, hidup mandiri dan produktif, serta tidak mengulangi tindak pidana menjadi ukuran penting keberhasilan proses pembinaan.

Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membacakan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (17/8/2026).

“Keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya ketika seseorang selesai menjalani pidana, melainkan ketika ia mampu kembali ke masyarakat, hidup mandiri, produktif, dan tidak mengulangi tindak pidana. Keberhasilan ini membutuhkan sinergi dari jajaran petugas pemasyarakatan, keluarga, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat,” ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, proses pembinaan menjadi bagian penting untuk mempersiapkan warga binaan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dukungan keluarga dan lingkungan juga memegang peran dalam proses reintegrasi sosial.

Karena itu, keberhasilan pembinaan membutuhkan sinergi petugas pemasyarakatan, pemerintah, keluarga, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai unsur masyarakat.

SF Hariyanto turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan yang menjalankan tugas pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan.

“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemasyarakatan atas dedikasi dan pengabdiannya. Terus jaga profesionalisme dan integritas,” tuturnya.

Namun, apresiasi tersebut disertai pesan tegas mengenai integritas petugas. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, harus dijaga dengan menjalankan tugas sesuai ketentuan serta menjauhi berbagai bentuk pelanggaran.

Tidak boleh ada ruang bagi keterlibatan petugas dalam peredaran narkotika, penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, percaloan, maupun penyelundupan barang terlarang.

“Tidak ada ruang dan tidak ada toleransi bagi keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, praktik percaloan, penyelundupan barang terlarang, maupun pelanggaran lainnya yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Integritas petugas menjadi salah satu fondasi dalam membangun sistem pemasyarakatan yang kredibel. Pengawasan dan pembenahan internal juga perlu terus diperkuat agar proses pembinaan berlangsung profesional, transparan, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan.

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, lanjut SF Hariyanto, dapat menjadi penguat semangat perubahan sekaligus kesempatan untuk membangun sistem pemasyarakatan yang semakin baik.

“Mari kita jadikan momentum Hari Kemerdekaan ini untuk memperkuat semangat perubahan, memberikan kesempatan kedua, serta membangun sistem pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, humanis, dan berintegritas,” ungkapnya.

Ia berharap semangat kemerdekaan menjadi energi untuk memperkuat pembangunan nasional, termasuk melalui sistem pemasyarakatan yang dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.

Kolaborasi berbagai pihak juga diperlukan untuk mendukung reintegrasi sosial sehingga warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidana memiliki kesempatan kembali membangun kehidupan di tengah masyarakat.

“Dengan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, mari kita berkontribusi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Merdeka,” pungkasnya.