Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang guna mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan perekonomian masyarakat, Senin (13/7/2026).
Kuala Simpang, InfoPublik – Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan daerah terdampak.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan efektif, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan sejumlah instansi terkait di Kantor Koramil 08/Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (13/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Aceh Tamiang, unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, Bappeda, serta kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK). Pertemuan difokuskan pada penyelarasan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama untuk memulihkan infrastruktur strategis dan layanan publik yang terdampak.
Wakil Gubernur Aceh menegaskan, percepatan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga harus mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Aceh Tamiang menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, di antaranya percepatan normalisasi sungai di titik-titik rawan banjir sebagai langkah mitigasi menghadapi musim penghujan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan percepatan rehabilitasi gedung-gedung perkantoran yang rusak agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Gubernur menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga aparat keamanan serta lembaga penegak hukum.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait terus memperkuat koordinasi dan mengawal pelaksanaan setiap tahapan pemulihan sehingga proses rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target, mempercepat pemulihan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
