Gubernur Banten Andra Soni menyapa pelajar SMA usai Upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (4/5/2026)/Biro Adpimpro Banten.
Banten, InfoPublik- Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin pemerataan akses pendidikan melalui perluasan Program Sekolah Gratis dalam skema Banten Cerdas, saat Upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (4/5/2026).
Dalam amanatnya, Gubernur menekankan bahwa pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil merata, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui Program Banten Cerdas, Pemprov Banten menghadirkan kebijakan strategis berupa Sekolah Gratis bagi siswa di SMA, SMK, dan SKh swasta.
“Pemprov Banten akan terus melaksanakan program-program untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten agar mendapatkan hak pendidikan,” ujar Andra.
Ia menjelaskan, program tersebut mulai dijalankan pada 2025 dan akan terus diperluas pada 2026 berbasis evaluasi agar kebijakan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Tahun pertama kita laksanakan, tahun ini kita evaluasi agar Program Sekolah Gratis semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” kata dia.
Selain memperluas akses, Pemprov Banten juga mendorong peningkatan kualitas sekolah mitra program. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga kualitas layanan yang diterima peserta didik.
Dalam upaya memperluas jangkauan, Pemprov Banten juga menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk mengakomodasi sekolah berbasis keagamaan, khususnya Madrasah Aliyah (MA).
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang memilih pendidikan berbasis agama juga mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar dia.
Gubernur menegaskan, pendidikan memiliki peran penting dalam mengangkat masyarakat dari kesulitan serta membangun karakter yang adil dan saling menghormati. Melalui pemerataan pendidikan, Banten diharapkan menjadi daerah yang maju, adil, merata, dan bebas dari korupsi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaludin menyampaikan, implementasi perluasan Program Sekolah Gratis, termasuk untuk Madrasah Aliyah, ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Insya Allah pelaksanaan dimulai bulan Juli,” ujar dia.
Ia menambahkan, skema pembiayaan program masih dalam tahap penghitungan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan rata-rata biaya pendidikan yang berlaku di sekolah, dengan tujuan memastikan tidak ada anak di Banten yang putus sekolah karena kendala ekonomi.
Dalam implementasinya, sekolah mitra program wajib menggratiskan biaya utama pendidikan, seperti SPP dan biaya operasional lainnya. Pemprov Banten juga terus melakukan evaluasi guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, termasuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Harapannya, semua anak harus sekolah. Tidak boleh ada yang tidak sekolah hanya karena masalah biaya,” ujar Andra.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.
(Mills/Mc Prov Banten)
